Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Sri Mulyani, Ini Daftar Pejabat Kemenkeu yang Duluan Berangkat ke IKN

Kompas.com - 27/05/2024, 22:00 WIB
Rully R. Ramli,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, salah satu pejabatnya akan pindah terlebih dahulu ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini menyusul pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, yang meminta setiap kementerian untuk mengirimkan perwakilan pejabat ke IKN.

Namun demikian, pejabat Kemenkeu yang akan berangkat terlebih dahulu pada tahap awal ke IKN bukan lah Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan, pejabat Kemenkeu yang akan menjadi perwakilan pindah ke IKN terlebih dahulu adalah dirinya.

"Siapa yang berangkat duluan, sekretaris jenderal dan tim sekretariat akan berangkat duluan ke IKN," kata dia, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2025, di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Baca juga: Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Lebih lanjut Heru bilang, Kemenkeu telah mengajukan usulan untuk daftar pejabat dan pegawai yang akan pindah ke IKN.

Rencananya, pemindahan perdana akan dilakukan dalam dua tahap.

Tahap pertama dilakukan pada September 2024. Heru menyebutkan, total pegawai yang akan pindah pada tahap ini sebanyak 198 pejabat dan pegawai.

"Komposisinya untuk pejabat setingkat eselon 1 sebanyak 17, eselon 2 sebanyak 29, dan sebanyak 152 itu mulai dari pelaksana sampai eselon 3," tuturnya.

Kemudian, perpindahan tahap kedua akan dilakukan pada November 2024. Pada tahap ini, terdapat 4 eselon 1, 9 eselon 2, dan 81 pelksana dan setingkat eselon 3 yang akan pindah.

"Jadi kalau total tahun ini kita telah mengajukan usulan kepada Kementerian PAN-RB untuk bisa mengirimkan 262 pegawai maupun pejabat," katanya.

Baca juga: Jalan Tol Akses IKN Ditargetkan Beroperasi Fungsional Pada Agustus 2024

Jumlah ASN yang pindah ke IKN

Heru menyebutkan, jumlah itu sebenarnya masih bisa berubah. Perubahan jumlahnya juga tergantung dengan ketersediaan sarana dan prasarana di IKN.

"Dan juga kebutuhkan mendukung tugas menteri dan pimpinan lain," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan telah menyiapkan beberapa skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pertama skenario 14.000, skenario 11.000, skenario 6.000, dan terakhir skenario 3.216," kata Anas saat ditemui usai menghadiri agenda Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, Selasa (21/5/2024).

Lanjutnya, skenario pemindahan ASN ke IKN bukan lagi hanya berdasarkan kementeriannya, tetapi berdasarkan tingkat eselon.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Kembangakan Energi Hijau, TAPG dan Aisin Takaoka Bentuk Joint Venture Company

Whats New
Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Saham Airbus Sempat Menukik Hampir 12 Persen, Apa Sebabnya?

Whats New
Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan 'Paylater' Tumbuh Pesat

Minat Masyarakat Belanja di Toko dengan "Paylater" Tumbuh Pesat

Whats New
'Fintech Lending' Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

"Fintech Lending" Easycash Tunjuk Nucky Poedjiardjo Jadi Dirut

Whats New
Fenomena 'Makan Tabungan' Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Fenomena "Makan Tabungan" Terjadi di Kelas Menengah Bawah, Ini Penyebabnya

Whats New
Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Kemenperin: Hilirisasi Rumput Laut Punya Potensi Pasar Rp 193 Triliun

Whats New
Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara 'Paylater' Perkuat Mitigasi Risiko

Hadapi Kredit Macet, OJK Minta Penyelenggara "Paylater" Perkuat Mitigasi Risiko

Whats New
PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

PT Pamapersada Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Berpengalaman, Simak Persyaratannya

Work Smart
Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Beban Besar Prabowo-Gibran Menanggung Utang Pemerintahan Sebelumnya

Whats New
Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Jurus Sri Mulyani Tolak Tawaran Investasi Berkedok Penipuan

Whats New
Hasil Riset: Pengguna 'Pay Later' Didominasi Laki-laki

Hasil Riset: Pengguna "Pay Later" Didominasi Laki-laki

Whats New
Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Anak Buah Sri Mulyani Minta Pemerintahan Prabowo-Gibran Hemat Belanja

Whats New
Kredivo Bidik Penyaluran Pembiayaan Produktif Tembus 10 Persen

Kredivo Bidik Penyaluran Pembiayaan Produktif Tembus 10 Persen

Whats New
Grant Thornton: Perusahaan Multinasional Perlu Taat Aturan 'Transfer Pricing'

Grant Thornton: Perusahaan Multinasional Perlu Taat Aturan "Transfer Pricing"

Whats New
OJK Sebut Pangsa Pasar Perbankan Syariah Capai 7,38 Persen Per Maret 2024

OJK Sebut Pangsa Pasar Perbankan Syariah Capai 7,38 Persen Per Maret 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com