LPS Perkuat Kesiapan Pelaksanaan Resolusi Bank

Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah mengatakan, seminar ini merupakan sarana pertukaran informasi dan pengetahuan antar Otoritas Keuangan beberapa negara mengenai pencegahan dan penanganan krisis keuangan, terutama dalam penanganan (resolusi) bank.

"Seminar ini merupakan agenda rutin tahunan LPS dan dihadiri perwakilan dari lembaga penjamin simpanan deposit insurance corporation (DIC) dan otoritas keuangan beberapa negara, industri perbankan, serta akademisi," kata Halim di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).

Halim menuturkan, topik yang dibahas pada seminar antara lain kondisi keuangan global terkini dan perkembangannya ke depan, pengalaman beberapa negara di Eropa dalam melakukan resolusi bank, dan perkembangan penyusunan Recovery and Resolution Plan (RRP) di Indonesia serta beberapa negara lainnya.

"Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), LPS memiliki opsi Purchase and Assumption dan Bridge Bank dalam melakukan resolusi bank selain likuidasi dan Penyertaan Modal Sementara (PMS)," ujarnya.

Dikatakannya, terkait dengan tambahan opsi resolusi bank dan amanat sebagai penyelenggara PRP, LPS terus meningkatkan kemampuan dan kesiapan melalui sejumlah upaya.

"Melalui peningkatan kapasitas SDM baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya, penyusunan kebijakan/ketentuan terkait resolusi bank, dan ikut serta dalam simulasi pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan," tambahnya.

Selain seminar, kegiatan ini juga diisi dengan workshop tentang simulasi penanganan krisis sistem keuangan. Acara ini dihadiri otoritas LPS dari beberapa negara seperti Italia, Spanyol, dan lainnya.

Sebagaimana diketahui, LPS adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. LPS bertugas menjamin simpanan seluruh nasabah perbankan di Indonesia dan melakukan resolusi bank.