Bendungan Kering di Bogor dan Ingatan Janji Pilpres Jokowi di 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian orang mungkin masih mengingat janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat Pilpres 2014 silam. Kata-kata yang diucapkan Jokowi itu bahkan kembali populer di lini masa media sosial saat banjir besar menerjang DKI Jakarta pada 1 Januari 2020 lalu.

Menurut Jokowi, yang saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, mengatakan permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika dia menjadi presiden.

Seorang presiden, kata Jokowi, akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.

Jokowi menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain karena salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut juga berasal dari daerah-daerah penyangganya.

"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir," papar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (24/3/2014) silam.

"Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat," katanya lagi.

Salah satu janji kampanye untuk menanggulangi banjir Jakarta ditunaikan Jokowi lewat pembangunan dua bendungan kering di Kabupaten Bogor. Keduanya yakni Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi.

Catatan Kementerian PUPR, perkembangan fisik per awal Januari 2020, Bendungan Ciawi telah mencapai progres penyelesaian 45 persen, sementara progres pembangunan Bendungan Sukamahi mendekati 40 persen.

Pembangunan kedua bendungan tersebut merupakan upaya Pemerintah di hulu Sungai Ciliwung untuk mengurangi kerentanan kawasan strategis nasional (KSN) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dari bencana banjir.

Dua bendungan kering yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane juga merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta.

Dengan dibangunnya kedua waduk tersebut turut berkontribusi mengurangi debit banjir di hulu Ciliwung sekitar 30 persen.

Kedua bendungan tersebut didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung.

Selain dua bendungan, masih lewat BBWS Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR, pemerintah juga melakukan normalisasi di bantaran sungai Ciliwung, meski belakangan beberapa waktu belakangan sempat mandek lantaran pembebasan lahan.

Normalisasi Ciliwung bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar sungai menjadi 35-50 meter. Dengan demikian, kapasitas sungai Ciliwung untuk menampung air dapat ditingkatkan dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik.

Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun sodetan Ciliwung yang bertujuan membuang kelebihan air dari Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT).

Meski kemudian proyek ini juga sementara terhenti lantaran masalah pembebasan lahan, khususnya di kawasan Bidara China, Jakarta Timur.

(Sumber: KOMPAS.com/Alsadad Rudi | Editor: Kristyarini)