Pemerintah Pakai Nexus Tax untuk Kejar Pajak Netflix dkk

Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate menyebutkan sistem pajak di Amerika bernama nexus tax akan diimplementasikan secara berbeda di Indonesia bagi perusahaan teknologi yang tak berkantor di Indonesia namun memiliki pendapatan dari Indonesia.

Adapun sistem nexus tax di Indonesia bisa saja disebut dengan new nexus tax yang  aturannya selama perusahaan memperoleh pendapatan di Indonesia, maka tetap akan dikenai pajak.

"Nexus itu sistem pajak penjualan di AS yang harus memiliki kantor fisik. Kalau di sini enggak punya kantor gimana (narik) pajaknya. Nexus baru atau New Nexus itu istilah saja, di mana tanpa ada kehadiran kantor secara fisik juga tetap memayar pajaknya karena menghasilkan nilai tambah," jelas Johnny di Kantornya di Jakarta Pusat Selasa (28/1/2020).

Menurut Johnny, realitanya saat ini dibelahan dunia manapun, perusahaan yang mendapat atau menghasilkan nilai tambah ada komponen penerimaan negaranya (pajaknya).

Pemerintah kata dia, akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait nexus tax sambil menunggu aturannya tercantum di undang-undang.

Menurut Jhonny, new nexus diperlukan jika perusahaan OTT memperoleh pendapatannya meski tanpa berkantor di Indonesia.

Di samping itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai sedang berupaya menyusun RUU Omnibus Perpajakan yang juga mencakup pajak OTT.

"Ibu Sri Mulyani sedang mengurus atau menjadi leading sektor RUU Omnibus Pajak. Di situ nanti diatur yang mana perusahaan OTT termasuk, Netflix ada di dalamnya," ungkpnya.

Johnny mengatakan di Indonesia, infrastruktur informatika telekomunikasi sudah luar biasa besar. Indonesia punya fix broadband 348 ribu km atau hampir 9 kali mengitari bumi.

Selain itu, Indonesia menggunakan 6 satelit multifungsi dan akan ada satelit baru nantinya. Sehingga pasar OTT tertarik bangun kantor di Indonesia.

"Jangan karena pajak, investasi jadi terhambat. Apalagi di omnibus pajak itu banyak insentif pajaknya," tegasnya.