Menperin: Usulan Pinjaman untuk Bayar THR Karyawan Sulit Disetujui

Usulan tersebut kata dia, kerap ia sampaikan saat rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Menperin mengatakan usulan itu sulit disetujui.

"Mengenai pinjaman lunak untuk THR belum diputuskan, tetapi sepertinya sulit (disetujui)," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (4/5/2020).

Politikus Partai Golkar tersebut menyampaikan alasan kenapa usulan pinjaman kepada pengusaha itu sulit disetujui, namun ia meminta agar alasan itu tak perlu diungkapkan ke publik.

Usulan pinjaman kepada pengusaha muncul di tengah klaim pengusaha yang tak mampu membayar THR karyawan akibat dampak pandemi Covid-19.

Agus menuturkan, bank-bank BUMN yang tergabung di Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) akan dilibatkan sebagai pemberi pinjaman andai usulan itu disetujui.

Sejumlah lembaga terkait juga rencananya akan dilibatkan.

"Harus lembaga penyalur kredit, bisa Himbara. BI dan OJK hanya sebagai policy makers bersama pemerintah," kata dia.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak keras apabila pengusaha membayar THR hanya sebesar 50 persen meskipun atas dasar dampak wabah virus corona.

Ia juga menyebut, ada pengusaha yang meliburkan pekerjanya dengan hanya memberi upah sebesar 25 persen. Ia mengaku mendapatkan informasi ini dari pekerja di sektor tekstil dan garmen di Jawa Barat.

Kasus serupa ucapnya, juga terjadi di Jawa Tengah. Namun upah yang diberikan bagi buruh yang diliburkan yakni 50 persen dari gaji. Hal ini dinilai sangat memberatkan buruh dan bisa membuat daya beli menurun. Sedangkan saat Ramadhan dan lebaran tiba, kebutuhan buruh meningkat tajam.