Gara-gara Corona, Penerimaan Pajak Jeblok Rp 210 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat penerimaan pajak hingga akhir November 2020 mencapai Rp 925,34 triliun atau turun 18,5 persen dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang mencapai Rp 1.136,13 triliun.

Artinya, penerimaan negara sudah jeblok hingga Rp 210,79 triliun pada November tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Hal ini karena terbatasnya aktivitas ekonomi dampak pandemi Covid-19.

“Inilah dampak Covid terhadap penerimaan negara terutama terhadap pajak,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual realisasi APBN dilansir dari Antara, Selasa (22/12/2020).

Ia mengungkapkan pencapaian penerimaan pajak hingga November 2020 itu mencapai 77,2 persen terhadap target sesuai Perpes 72 tahun 2020 mencapai Rp 1.198,8 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu merinci, penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas hingga akhir November 2020 mencapai Rp 29,2 triliun atau turun 44,8 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 52,8 triliun.

Sedangkan pajak nonmigas juga melorot 17,3 persen dari Rp 1.083,3 triliun pada tahun lalu menjadi Rp 896,2 triliun.

Meski penerimaan pajak tumbuh negatif namun dalam sektor penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai mampu tumbuh positif yang dikontribusikan oleh cukai hasil tembakau.

Dia menjelaskan kepabeanan dan cukai hingga akhir November 2020 mencapai Rp 183,5 triliun atau tumbuh 4,1 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya mencapai Rp 176,2 triliun.

Adapun realisasi penerimaan cukai mencapai Rp 151,1 triliun atau tumbuh 8,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya mencapai Rp 139,5 triliun.

Sementara itu, dari penerimaan kepabeanan, bea keluar mencatat pertumbuhan positif seiring kinerja ekspor yang membaik yakni mencapai Rp 3,3 triliun atau tumbuh 3,9 persen dibandingkan pencapaian tahun lalu mencapai Rp3,2 triliun.

Sedangkan bea masuk mencatatkan kinerja negatif yakni mencapai 13,5 persen dengan realisasi mencapai Rp 29,1 triliun.

Pertumbuhan ekonomi minus

Sri Mulyani Indrawati juga kembali merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia keseluruhan tahun 2020 masih berada dalam rentang negatif namun kontraksinya lebih dalam yakni minus 2,2 hingga minus 1,7 persen.

“Memang ini sedikit lebih baik dibandingkan rata-rata negara ASEAN atau emerging market tapi kita tetap waspada,” kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, dirinya memperkirakan pertumbuhan ekonomi RI selama tahun ini berada pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6 persen.

Total, pemerintah sudah melakukan empat kali revisi pada 2020 yakni Mei-April yakni minus 0,4 hingga 2,3 persen, kemudian Mei-Juni 0,4 persen hingga 1,0 persen, September-Oktober minus 1,7 hingga minus 0,6 persen dan Desember ini minus 2,2 hingga minus 1,7 persen.

Ia menjelaskan ketidakpastian yang tinggi karena pandemi Covid-19 membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh berbagai institusi mengalami beberapa kali revisi.

Bank Pembangunan Asia (ADB) juga melakukan empat kali revisi dengan proyeksi terbaru mencapai minus 2,2 persen, IMF tiga kali revisi dengan proyeksi mencapai minus 1,5 persen.

Kemudian, Bank Dunia juga empat kali revisi dengan proyeksi mencapai minus 2,2 persen dan OECD juga empat kali revisi dengan proyeksi mencapai minus 2,4 persen.

Dalam outlook 2020, Menkeu menjelaskan hanya konsumsi pemerintah yang diperkirakan tumbuh positif yakni 0,3 persen sedangkan indikator lain seperti konsumsi rumah tangga tumbuh negatif 2,7 hingga 2,4 persen.

Kemudian, investasi diproyeksi tumbuh negatif kisaran 4,5 hingga 4,4 persen, ekspor kontraksi 6,2 persen hingga 5,7 persen dan impor juga diproyeksi tumbuh negatif kisaran 15 persen hingga 14,3 persen.

Sementara itu, untuk kuartal IV-2020, Menkeu memproyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai kisaran minus 2,9 hingga minus 0,9 persen.