Antisipasi Kelangkaan, Pupuk Indonesia Siapkan 1,2 Juta Ton Pupuk Bersubsidi

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk hingga 250 persen dari ketentuan stok minimum di gudang lini III produsen.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan para petani.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman mengatakan, saat ini stok pupuk bersubsidi per 16 Januari 2021 mencapai 1,2 juta ton di lini III produsen.

Angka ini di atas ketentuan stok minimum di gudang lini III produsen yang hanya sebesar 484.246 ton.

“Keadaan kondisi stok di masing-masing provinsi dan kabupaten, baik urea, NPK, SP-36, ZA dan organik mencapai 1.211.260 ton, atau mencapai 250 persen dari ketentuan stok minimum yang ditentukan," ujar Bakir dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/1/2021).

Bakir merinci, stok pupuk urea di lini III produsen mencapai 525.093 ton, atau 249 persen dari ketentuan stok minimum.

Sedangkan stok pupuk NPK mencapai 398.200 ton atau 265 persen dari ketentuan stok, SP-36 98.611 ton atau 191 persen.

Kemudian, stok pupuk ZA mencapai 95.091 ton atau 214 persen dari ketentuan minimum, serta pupuk organik mencapai 94.264 ton atau 345 persen dari ketentuan minimum.

Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan petani dan sesuai arahan Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Grup juga menyediakan pupuk non subsidi di setiap kios-kios resmi agar petani tetap bisa mendapatkan pupuk.

Pupuk Indonesia menegaskan bahwa pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang sudah terdaftar di sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan sudah memiliki kartu tani (di beberapa daerah tertentu).

Pupuk Indonesia juga berupaya optimal dalam mempercepat dan menjaga kelancaran distribusi pupuk guna mengantisipasi kebutuhan petani memasuki masa tanam awal tahun.

Sejumlah langkah yang dilakukan dalam rangka menjaga kelancaran distribusi, salah satunya telah menerbitkan perintah ke distributor untuk segera menyalurkan ke kios-kios resmi.

Selain itu, perseroan juga terus melakukan koordinasi dengan dinas pertanian setempat dalam hal penerbitan Surat Keputusan (SK) terkait alokasi pupuk subsidi dari pemerintah.