Pengamat: Kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton Tidak Logis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pemerintah membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini dinilai tidak tepat.

Pemerintah diminta untuk lebih banyak menyerap beras produksi petani lokal.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa mengatakan, saat ini petani dalam negeri sedang memasuki masa-masa panen raya.

Badan Pusat Statisik (BPS) bahkan memperkirakan produksi beras lokal sepanjang Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen atau 3,08 juta ton dari periode sama di tahun lalu yang sebesar 11,46 juta ton.

"Itu peningkatan produksi yang sangat besar. Jadi dari sisi itu kan enggak logis sama sekali keputusan impor ini," ujar Dwi kepada Kompas.com, Rabu (17/2/2021).

Dwi mengatakan, seiring dengan masuknya masa panen raya, harga gabah di tingkat petani trennya menurun.

Berdasarkan pengamatannya di lapangan, isu keputusan impor beras semakin menekan harga gabah petani pada saat ini.

Selain karena memasuki masa panen, menurut Dwi, kebijakan impor beras yang diputuskan pada awal tahun tidaklah tepat.

Ia menilai, memutuskan impor atau tidak mestinya dilakukan pada bulan Juli atau Agustus.

Lantaran, pada periode itu sudah bisa diperkirakan produksi lokal memang sudah mencukupi untuk kebutuhan nasional hingga akhir tahun atau memang diperlukan impor.

"Kalau diimpor sekarang, katakanlah masuk 2-3 bulan lagi, itu kan stok pangan kita masih sangat mencukupi," kata dia.

Oleh sebab itu, Dwi menilai, kebijakan pemerintah untuk impor beras tidak tepat baik dari segi perancanaannya maupun keputusannya.

Ia menekankan, lebih baik pemerintah menyerap gabah petani lokal untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) ketimbang impor.

Sebab, hingga Mei mendatang Indonesia masih memasuki masa panen.

"Daripada berpikir impor, serap gabah petani dari petani negara lain, lebih baik serap gabah dari produksi petani kita sendiri," pungkasnya.