Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Permohonan Pailit dan PKPU Tidak Bisa Diajukan oleh Koperasi dan Pihak Ketiga

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mengatakan, permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat diajukan oleh koperasi simpan pinjam (KSP) secara langsung.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengatakan, hal itu juga tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

"Dalam SEMA terkait perdata khusus, permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU terhadap koperasi hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perkoperasian. SEMA menjadi terobosan besar dalam menyelesaikan kasus-kasus koperasi bermasalah saat ini," ujar dia kepada Kompas.com, Selasa (3/1/2023).

Ia menambahkan, kebijakan ini akan lebih mengokohkan koperasi sebagai entitas bisnis, sehingga dalam menjalankan usahanya lebih stabil.

Pasalnya, apabila koperasi dapat dengan mudah mengajukan pailit oleh salah satu anggota atau pihak ketiga yang menjadi mitranya, maka hal ini akan menimbulkan keguncangan dan kepanikan di tengah masyarakat.

"Karena dapat terjadi rush terhadap koperasi tersebut, yang pada akhirnya akan mengganggu tingkat kepercayaan terhadap koperasi secara nasional," imbuh dia.

Di samping itu, KemenkopUKM saat ini edang menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian untuk mengganti Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana terkait kepailitan juga dirumuskan bahwa permohonan kepailitan dan PKPU hanya dapat diajukan oleh menteri yang membidangi urusan perkoperasian.

Zabadi mengurai, pelaksanaan pengawasan oleh KemenkopUKM, yang dalam RUU Perkoperasian akan dijalankan oleh Otoritas Pengawas Koperasi (OJK) meliputi tindakan tertentu sebagai akibat dari penilaian menteri yang membidangi urusan perkoperasian terhadap suatu koperasi atas kegiatan yang dapat membahayakan usaha simpan pinjam koperasi tersebut atau sistem perkoporesian nasional.

"Jadi, tujuan fungsi otoritas pengajuan kepailitan dan PKPU oleh menteri yang membidanngi urusan perkoperasian adalah untuk menjaga kestabilan usaha simpan pinjam koperasia nasional," ucap dia.

Zabadi mengungkapkan, SEMA No. 1 Tahun 2022 dan RUU Perkoperasian ini menjadi terobosan besar dalam menyelesaikan permasalahan kepailitan koperasi dalam rangka memberikan pelindungan kepada koperasi dan anggotanya.

Hal tersebut juga mendorong koperasi untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban kepada anggotanya secara maksimal.

Caranya, dengan mengoptimalkan aset koperasi sebagai sumber pembayarannya. Hal ini merupakan bentuk solusi agar anggota memperoleh perlindungan yang memadai.

Sebagai informasi, pada tanggal 13 Oktober 2022, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali KSP Intidana dengan Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022. Berdasarkan putusan tersebut KSP Intidana dinyatakan kembali dalam keadaan semula, yaitu tidak dalam keadaan pailit, dan kembali melakukan pembayaran homologasi (PKPU).

Berdasarkan hasil Rapat Anggota Khusus, pada tanggal 2 Desember 2022 di Auditorium Imam Barjo, Kota Semarang, Jawa Tengah, pembayaran homologasi tahap 4 dan 5 sebagai fokus utama dalam rencana kerja Pengurus dan Pengawas KSP Intidana periode 2022-2027.

https://money.kompas.com/read/2023/01/03/132000826/permohonan-pailit-dan-pkpu-tidak-bisa-diajukan-oleh-koperasi-dan-pihak-ketiga

Terkini Lainnya

OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

Whats New
Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Whats New
Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Whats New
Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Whats New
Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke