Menteri KKP: Penangkapan Ikan Terukur Akan Dorong Industri Hilir Perikanan

Hal itu disampaikan dalam forum diskusi Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang digelar KKP bersama Komisi IV di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

"Kami punya lima kebijakan ekonomi biru sebagai roadmap pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Di dalamnya ada kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota," ujar dia dalam keterangan resmi, Kamis (9/2/2023).

Ia menjelaskan, nantinya kapal harus berangkat dan mendaratkan hasil tangkap di pelabuhan yang sama. Ikan tidak boleh dipindahkan ke kapal lain sebelum didaratkan untuk dihitung.

"Besar sekali multiplyer effect yang dihasilkan, sehingga distribusi pertumbuhan ekonomi tidak melulu di Jawa," imbuh dia.

Kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) akan mendorong tumbuhnya industri hilir perikanan di sekitar pelabuhan, seperti unit pengolahan ikan, distribusi produk perikanan, serta usaha-usaha lain untuk yang akan menyokong produktivitas perikanan di wilayah tersebut.

Trenggono mengatakan, mekanisme PIT akan mendorong pemerataan distribusi pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah penangkapan ikan.

Tidak hanya perikanan tangkap, kebijakan ekonomi biru juga akan mendorong hilirisasi subsektor perikanan budidaya di Indonesia.

Selain itu, saat ini KKP tengah membangun model tambak udang berkelanjutan di Kebumen, Jawa Tengah, berisi 149 petak tambak di lahan seluas 69 hektare.

Produktivitas per hektare tambak tersebut mencapai 40 ton per tahun dan mampu menghasilkan nilai ekonomi mencapai Rp 400 miliar.

"Selain udang, kami juga mengupayakan hilirisasi rumput laut. Saat ekspor kita masih raw material, tapi kita terus upayakan hilirisasi karena produktivitas rumput laut kita tinggi sekali," ungkap dia.

Terakhir, Trenggono bilang, implementasi kebijakan ekonomi biru di hulu sektor perikanan juga akan mengutamakan pekerja lokal sebagai pendukung kegiatan produksi.

"Dampak ekonominya luar biasa, penyerapan tenaga kerjanya juga demikian, di mana kita tetapkan bahwa tenaga kerja di pelabuhan atau kapal-kapal harus mengutamakan ABK lokal, begitu juga di tambak-tambak yang dibangun," pungkas dia.