Sri Mulyani dan Buntut Panjang Kasus Mario Dandy Satrio

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati layak bak kebakaran jenggot oleh kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio (20 tahun) terhadap D (17), Senin (20/2/2023). Kasus ini berbuntut panjang, merembet ke masalah integritas dan kepercayaan publik terhadap kementerian yang dipimpin Sri Mulyani.

Mau apa dikata, ayah Mario, Rafael Alun Trisambodo, adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan ketika penganiayaan itu terjadi. Mau tidak marah seperti apa, mobil yang dipakai Mario saat penganiayaan itu adalah mobil mewah yang tak terdaftar di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ayahnya, belum bayar pajak kendaraan bermotor pula.

Sri Mulyani layak murka karena dialah salah satu yang memulai program remunerasi aparatur sipil negara (ASN). Kementerian Keuangan adalah pilot project dan yang sudah bertahun-tahun menjalankan program remunerasi ASN berbasis merit system.

Tujuan remunerasi adalah memastikan ASN fokus ke pekerjaannya, tidak tergoda korupsi dan atau ambil kerjaan sampingan, karena remunerasinya sudah teramat layak. Remunerasi bukan bertujuan untuk gegayaan dan bermewah-mewah di depan publik ketika perekonomian nasional sedang tidak baik-baik saja sepenuhnya.

Pajak kendaraan bermotor memang pajak daerah, bukan pajak nasional yang jadi ranah tugas bapak Mario di DJP Kementerian Keuangan. DJP Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas perpajakan yang masuk kategori pajak nasional, seperti pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM). 

Namun, apa mau dikata, DJP tetap di bawah Kementerian Keuangan yang adalah kantor bendahara negara. Setiap sen uang untuk negara ini, meski masuk sebagai pajak daerah atau bahkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan bea cukai akan bermakna penting bagi Kementerian Keuangan. 

Tentu, integritas dan keteladanan para ASN di jajaran Kementerian Keuangan, termasuk DJP, semestinya adalah senjata pertama dan utama untuk kementerian ini bisa mengoptimalkan penerimaan negara. 

Sudah berat menolak upaya wajib pajak nakal yang berusaha mangkir dan atau mengakali tagihan pajaknya, masih pula muka Kementerian Keuangan serasa dicabik-cabik oleh buntut panjang kasus penganiayaan yang dilakukan Mario.

Murka Sri Mulyani pada akhirnya lebih mengerucut pada sosok bapak Mario, Rafael. Mobil Jeep Rubicon yang dipakai Mario membuka kotak pandora. Jumlah harta Rafael yang setara kekayaan menteri pun belum mencakup mobil itu. 

Tak hanya mencopot Rafael dari jabatannya, Sri Mulyani pun memerintahkan pengusutan menyeluruh atas kekayaan Rafael. Meskipun, belakangan Sri Mulyani menepis sorotan atas kekayaan Rafael baru terjadi setelah kasus Mario. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun ikut bersuara tentang transaksi mencurigakan Rafael.

Faktanya, murka Sri Mulyani sampai merembet pula ke perintah kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Suryo Utomo, untuk membubarkan klub motor besar (moge) di yang ternyata ada di DJP. Suryo kedapatan terfoto saat touring moge bersama jajarannya.

Bagaimana tidak mengusik rasa, ketika rasio pajak (tax ratio) masih ngos-ngosan dari masa ke masa, aparaturnya sudah pamer kekayaan yang tak bisa dibeli mayoritas anak bangsa, plus ada yang masih juga melanggar setidaknya di urusan pajak kendaraan bermotor. Rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). 

Mati-matian Sri Mulyani menggelar pengampunan pajak sampai dua jilid demi mendongkrak penerimaan pajak, tercoreng oleh tragedi dan ironi kasus Mario Dandy Satrio.

Setiap sen yang mungkin dipungut dari segala penjuru aktivitas ekonomi di negeri ini terus dikulik dan dipagari aneka regulasi untuk mendongkrak kepatuhan dan penerimaan pajak, tertampar telak oleh kotak pandora kasus Mario. 

Sri Mulyani layak murka. Namun, jangan-jangan, ini pun barulah puncak gunung es dari banyak persoalan sebenarnya di negeri ini....

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI