Izin Impor KRL Bekas Belum Terbit, KCI Lobi Pemerintah

VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan, ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek di tahun 2023 dan 19 rangkaian di tahun 2024 yang harus dipensiunkan.

Karenanya, kata dia, kebutuhan armada yang paling mendesak adalah 10 rangkaian KRL untuk menggantikan 10 rangkaian yang akan dipensiunkan di tahun 2023.

"Pasti. Makanya semua stakeholder kami libatkan Focus Group Discussion (FGD), kami juga datangi stakeholder-stakeholder kita juga untuk komunikasikan ini," kata Anne saat ditemui di Kantor KCI, Stasiun Juanda, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Anne mengatakan, ada dua langkah yang dilakukan KCI untuk memenuhi kebutuhan armada yakni, pertama bekerja sama dengan PT INKA dalam pengadaan 16 rangkaian kereta untuk tahun 2025-2026.

Kedua, melakukan impor KRL bekas pakai asal Jepang sebanyak 10 rangkaian di tahun 2023 untuk menggantikan rangkaian yang akan dipensiunkan.

"Kami melakukan minta izin apakah kami diperbolehkan untuk melakukan impor (KRL bekas) sebanyak 10 transet di 2023 ini agar bisa me-replace yang 10 yang akan dikonservasi," ujarnya.

Anne mengatakan, 10 rangkaian kereta pengganti ini diperlukan mengingat volume penumpang KRL Jabodetabek terus meningkat per harinya terutama pada jam sibuk.

Ia mengatakan, KCI sudah mengajukan izin permohonan impor KRL ke tiga kementerian yaitu, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu).

Kemudian, dari Dirjen Daglu langsung bersurat kepada Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

"Kami sudah melakukan (izin impor KRL bekas) secara teknis adalah ke Kemenhub dan sudah kami dapatkan. Kemudian selanjutnya untuk impornya itu ke Kementerian Perdagangan. Kementerian perdagangan akan mendapatkan rekomendasi, jadi kami tidak langsung ke Kementerian Perindustrian tetapi melalui Kemendag, tetapi sampai saat ini belum diberikan izin untuk impor KRL," tuturnya.

Lebih lanjut, Anne mengatakan, pihaknya akan menyiapkan rekayasa operasional apabila izin impor KRL tetap tak diberikan. Selain itu, melakukan pemeliharaan (maintenance) KRL.

"Iya pasti rekayasa operasional akan dilakukan, rekayasa operasional pasti. Kita lakukan bagaimana pun kita layani masyarakat, kemudian upaya-upaya seperti maintenance tadi update teknologi kami buka kesempatan," ucap dia.