BPKP Tidak Rekomendasikan Impor KRL Bekas, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan rencana impor KRL bekas dari Jepang.

Hal ini diungkapkan Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Septian Hario Seto saat konferensi pers tentang hasil audit BPKP terkait rencana impor KRL bekas.

"Saat ini tidak direkomendasikan untuk melakukan impor ini," ujar Hario saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (6/4/2023).

Alasannya, BPKP menilai rencana impor KRL bekas ini tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional lantaran tidak mengutamakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 175 Tahun 2015 tentang standar spesifikasi teknis kereta kecepatan normal dengan penggerak sendiri.

Kemudian, Kementerian Perdagangan juga tidak dapat mempertimbangkan permohonan dispensasi impor KRL ini karena pemerintah fokus pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Dia menjelaskan, KRL bekas yang akan diimpor dari Jepang ini tidak memenuhi kriteria sebagai barang modal bukan baru yang dapat diimpor sebagaimana yang ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur kebijakan dan pengaturan impor.

Dalam aturan itu disebutkan, barang modal bukan baru yang dapat diimpor adalah barang modal bukan baru yang belum dapat dipenuhi dari sumber dalam negeri. Sementara PT INKA sudah dapat memproduksi KRL di dalam negeri.

"Jadi tadi sudah disebutkan itu (impor KRL bekas) bisa dilakukan kalau belum bisa diproduksi di dalam negeri," ucapnya.

BPKP juga memberikan beberapa alasan teknis tidak merekomendasikan impor KRL bekas karena menemukan beberapa unit sarana yang masih bisa dioptimalkan penggunaannya oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Dia mengungkapkan, BPKP menemukan jumlah KRL yang beroperasi saat ini sebanyak 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang aktiva tetap diberhentikan dari operasi dan 36 unit yang dikonservasi sementara.

Dengan jumlah KRL tersebut, kata dia, memang terjadi overload pada jam-jam sibuk (peak hour), namun secara keseluruhan untuk okupansi KRL tahun ini masih 62,75 persen. Bahkan pada 2024 diperkirakan masih 79 persen dan 2025 sebanyak 83 persen.

Kemudian, BPKP membandingkan pada 2019 jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 unit dan mampu melayani 336,3 juta penumpang. Sementara di 2023 dengan jumlah penumpang diperkirakan 273,6 juta orang, jumlah armada yang ada sebanyak 1.114 unit.

"Jadi di 2023 jumlah armadanya lebih banyak tapi estimasi penumpangnya tetap jauh lebih sedikit dibandingkan 2019 yang jumlah armadanya lebih sedikit," ucapnya.

"Jadi 2019 hasil review dari BPKP dengan 1.078 unit bisa mengangkut 336,3 juta penumpang. Sementara yang ada sekarang itu ada 1.114 unit dengan jumlah penumpang yang diperkirakan ada sebanyak 273,6jt penumpang," tambahnya.

Adapun rata-rata jumlah penumpang KRL saat ini sekitar 800.000 penumpang per hari dan pada saat peak hour bisa mencapai di atas 900.000 penumpang.

"Nah ini masih kecil masih lebih kecil dibandingkan 2019 di mana rata-rata jumlah penumpangnya adalah 1,1 juta," tuturnya.

Selain itu, BPKP juga menemukan estimasi biaya pengadaan impor KRL bekas dari Jepang yang diajukan oleh PT KCI tidak dapat dijadikan acuan, lantaran kewajaran biaya handling dan transportasi dari Jepang ke Indonesia perhitungannya tidak berdasarkan survei harga melainkan hanya berdasarkan harga pengadaan KRL bekas pada 2018 ditambah 15 persen.

Sementara, hasil klarifikasi BPKP dengan Pelindo, kontainer yang tersedia hanya 20 feet dan 40 feet sehingga pengangkutan dan pengiriman kereta harus melakukan penggunaan kapal kargo sendiri.

"Nah ini tentu saja bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasikan dengan akurat," ungkapnya.