Mendagri Ancam Copot Pj Kepala Daerah jika Tak Bisa Kendalikan Inflasi

Tito mengatakan, Pj Kepala Daerah yang tak bisa mengendalikan inflasi selama tiga bulan berturut-turut di wilayahnya akan diganti.

"Pj kepala daerah ada 105 sekarang, kalau 3 bulan berturut-turut (inflasi di daerahnya) di atas nasional, saya ganti, saya akan lapor ke Presiden Jokowi," kata Tito usai Launching Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (26/6/2023).

Tito mengatakan Pj Kepala Daerah akan bertambah 170 orang terdiri dari bupati dan walikota.

Ia menjelaskan, berdasarkan aturannya, gubernur akan mengusulkan nama kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, kata Tito, jika gubernur tak bisa mengendalikan inflasi, nama tersebut tak akan dipertimbangkan Kemendagri.

"Ada beberapa yang saya tolak, lihat saja yang beberapa yang (inflasinya) tinggi di atas nasional, surat gubernurnya saya ambil dan saya simpan aja," ujarnya.

"Ada yang di Maluku Utara dari Sumatera ada, pokoknya datanya kita punya. Gampang kok kalau ngikutin inflasi di daerah-daerah per provinsi, provinsi yang angka inflasinya di atas 4 persen enggak saya anggap aja," ucap dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan angka inflasi secara bulanan atau month to month (mtm) sebesar 0,09 persen pada Mei 2023. Inflasi Mei lebih rendah dibandingkan April 2023 yang sebesar 0,33 persen.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, inflasi secara tahunan atau year on year (yoy) sebesar 4 persen.

Adapun, inflasi yang terjadi secara tahun kalender atau periode Mei 2023 terhadap Desember 2023 sebesar 1,10 persen.

"Tingkat inflasi bulanan Mei 2023 ini lebih randah dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama tahun lalu," kata dia dalam konferensi pers, Senin (5/6/2023).

Ia menerangkan, penyumbang inflasi bulanan terbesar pada Mei 2023 adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi sebesar 0,48 persen dengan andil 0,13 persen.