Pembahasan Aturan Bursa Karbon Tertunda, OJK: Tenang Saja, Pasti Keluar

Peraturan OJK (POJK) yang mengatur bursa karbon diharapkan akan meluncur Juni 2023. Namun target tersebut mundur menjadi 11 Juli 2023.

Dalam rapat kerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (27/6/2023), pembahasan terkait bursa karbon masih ditunda karena keterbatasan waktu.

Namun demikian, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi memastikan bursa karbon akan segera dirilis.

"Tenang saja, Bursa Karbon pasti akan keluar. Ditunggu saja," kata dia saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (27/6/2023).

Ia menambahkan, OJK dan DPR belum dapat menentukan penyelenggara bursa karbon ke depannya. Sempat dikabarkan bursa karbon akan berada di bawah Bursa Efek Indonesia (BEI).

"Siapa bilang BEI? Kan belum ditentukan. Bisa saja ada yang mengajukan diri untuk jadi penyelenggara. Kalau penyelenggara bisa tidak hanya satu, terbuka," imbuh dia.

Dilansir dari Kontan, demi mengimplementasikan bursa karbon, OJK telah menyiapkan Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang bursa karbon yang diharapkan dapat diundangkan pada pertengahan 2023.

OJK juga telah melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga. Misalnya dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui aktivitas FGD dan konsinyering.

Setelah itu, Kementerian ESDM akan mempersiapkan penyelenggaraan perdagangan perdana instrumen Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi Pelaku Usaha (PTBAE-PU) sub-sektor tenaga listrik melalui bursa karbon.

Sementara, Kementerian KLHK persiapan penyelenggaraan perdagangan instrumen Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) perdana melalui Bursa Karbon.

Ditemui pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun memastikan akan ada pembahasan berikutnya terkait peluncuran bursa karbon ini.

"Untuk bursa karbon kami tunda karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Namun OJK sudah meminta untuk sesegera mungkin dibahas lagi,” tandas dia.