Indonesia Naik Kelas, Pijakan Kuat Jadi Negara Maju pada 2045

Berdasarkan dokumen World Bank Group country classifications by income level for FY24, pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita mencapai 4.580 dollar AS atau setara sekitar Rp 68,7 juta pada 2022. Nilai ini meningkat 9,8 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4.170 dollar AS atau sekitar Rp 62,55 juta.

Dengan PNB per kapita tersebut, Indonesia kembali masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah atas. Pada periode kali ini, ambang batas PNB per kapita negara berpendapatan menengah atas ialah sebesar 4.466 dollar AS.

"El Salvador, Indonesia, serta wilayah Tepi Barat dan Gaza semuanya sangat dekat dengan ambang pendapatan menengah atas pada 2021, sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak tinggi pada 2022 sudah cukup membawa perekonomian negara-negara masuk ke kategori ini," tulis Bank Dunia, dikutip Rabu (8/4/2023).

Naik kelasnya Indonesia tidak terlepas dari berlanjutnya tren pemulihan ekonomi nasional. Bank Dunia menyoroti keberhasilan Indonesia menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi, sehingga mampu mencetak pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2022.

Sebagai informasi, Bank Dunia setiap tahunnya meluncurkan rilis klasifikasi negara berdasarkan pendapatan per kapitanya. Dalam rilis yang biasa diterbitkan pada 1 Juli itu, negara dikategorikan berdasarkan pendapatan rendah, menengah bawah, menengah atas, dan penghasilan tinggi.

• Berpendapatan rendah, PNB per kapita kurang dari 1.135 dollar AS
• Berpendapatan menengah ke bawah, PNB per kapita 1.136 dollar AS - 4.465 dollar AS
• Berpendapatan menengah ke atas, PNB per kapita 4.465 dollar AS - 13.485 dollar AS
• Berpendapatan tinggi, PNB per kapita lebih dari 13.845 dollar AS.

Indonesia sendiri sebenarnya sempat menjadi negara berpendapatan menengah ke atas pada 2019, dengan pendapatan per kapita mencapai 4.050 dollar AS. Namun, Indonesia harus terdepak dari kelompok tersebut ketika pandemi Covid-19 merebak, dengan pendapatan per kapita tergerus ke 3.870 dollar AS.

Pemulihan ekonomi yang cepat

Dengan sudah kembali masuknya ke daftar kelompok negara berpendapatan menengah pada 2022, Presiden Joko Widodo menilai, Indonesia membukukan pemulihan ekonomi yang pesat. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia mampu membukukan pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5 persen selama 6 kuartal berturut-turut.

"Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke grup lower middle income countries di tahun 2020 karena pandemi,” kata Presiden Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/7/2023).

Pernyataan tersebut diamini oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu. Ia mengatakan, kembalinya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah atas tidak terlepas dari efektivitas penanganan pandemi, pelaksanaan Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA). 

Berbagai instrumen APBN melalui program PC-PEN 2020-2022 disebut berperan penting dalam memberikan bantalan kebijakan di masa krisis pandemi serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Di sisi lain, dampak signifikan kebijakan hilirisasi SDA telah mendongkrak kinerja ekspor dan memperkuat keseimbangan eksternal Indonesia.

"Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu pulih cepat dan kuat," kata Febrio, dalam keterangannya.

Kian dipercaya masyarakat global

Masuknya Indonesia ke dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas juga memberikan sejumlah dampak positif bagi perekonomian Tanah Air. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, salah satu dampak positifnya ialah Indonesia semakin dipercaya oleh global.

Pasalnya, predikat negara berpendapatan menengah atas menunjukkan kondisi perekonomian yang tumbuh berkelanjutan dan semakin besar. Dengan demikian, hal itu dapat menarik minat investor ke Tanah Air.

"Kemarin saya ketemu dengan banyak investor dan stakeholders mereka punya keinginan dan bahkan berharap Indonesia itu menjadi salah satu negara dengan kinerja ekonomi bagus," ujar Sri Mulyani, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Sri Mulyani menampik pandangan masuknya Indonesia ke kelompok negara berpendapatan menengah ke atas akan mempersulit akses pembiayaan pemerintah. Menurutnya, pemerintah dinilai akan semakin mudah mengakses pembiayaan, utamanya berasal dari penerbitan obligasi.

"Jadi investor menghargai value surat berharga kita, jadi tidak ada pengaruhnya," katanya.

Pijakan kuat

Meskipun sudah naik kelas, pemerintah masih memiliki target untuk dapat merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Akan tetapi, bukan hal mudah untuk merealisasikan mimpi tersebut.

Febrio menyebutkan, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6-7 persen secara konsisten untuk merealisasikan target tersebut. Namun demikian, peningkatan PNB per kapita secara signifikan di tahun 2022 dinilai menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. 

"Selain itu, pemerintah juga terus melanjutkan implementasi agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang menjadi prasyarat mutlak untuk terus meningkatkan daya saing, produktivitas, dan nilai tambah tinggi perekonomian nasional," tutur Febrio.

Dalam jangka menengah-panjang, pemerintah disebut terus mengarahkan reformasi struktural dalam rangka mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi untuk membangun sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan.

Selain itu, penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan regulasi dan birokrasi akan menjadi kunci menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing. 

Sementara itu, transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA, pengembangan industri manufaktur yang mengolah produk masa depan berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, serta kebijakan transisi energi hijau termasuk pengembangan pasar karbon akan menjadi prioritas utama dalam agenda ini.

Untuk memastikan keberhasilan berbagai upaya transformasi struktural, Indonesia dinilai membutuhkan SDM yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta sistem regulasi dan birokrasi yang lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi aktivitas investasi dan dunia usaha. 

"Selain memastikan keberlanjutan upaya dalam jangka menengah-panjang, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Febrio.