Menpan-RB Ajak Polri Bantu Akselerasi Reformasi Birokrasi Tematik

Bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pemerintah terus mengakselerasi reformasi birokrasi tematik agar dampaknya dapat segera dirasakan masyarakat. Hal itu dituturkan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Polri 2023, di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/7/2023).

"Layaknya sebuah lidi, tentu tidak berpengaruh besar untuk membuat suatu gebrakan. Namun ketika seluruh instansi pemerintah bergabung menjadi sapu lidi, tentu perubahan yang dihasilkan juga semakin besar. Sama halnya dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi yang harus ditopang oleh berbagai instansi, termasuk Polri," katanya dikutip dari siaran pers Kemenpan-RB.

Menurut Anas, dalam kontribusi tersebut diperlukan pemetaan yang jelas untuk membumikan reformasi birokrasi tematik. Dalam hal pengentasan kemiskinan misalnya, Polri berperan dalam mengawal penyaluran bantuan sosial maupun subsidi barang kebutuhan pokok secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Polri juga dinilai perlu tegas dalam menindaklanjuti penyalahgunaan kewenangan yang terjadi dalam penyaluran bantuan sosial tersebut.

Sementara dari sisi investasi, Polri diharapkan responsif dalam penindakan pelanggaran hukum terkait dunia usaha terutama pada kasus korupsi, pemberantasan mafia tanah, aksi premanisme, dan pungli dalam berbagai proyek investasi.

Dalam kesempatan tersebut, mantan Kepala LKPP ini juga memberi sejumlah masukan untuk memperkuat rencana kerja Polri kedepan.

Dalam hal pelayanan publik, Polri telah secara aktif dan konsisten berpartisipasi dalam kompetisi inovasi pelayanan publik dan mendapat apresiasi dalam ajang tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukan scaling up untuk memperluas manfaat dari inovasi yang telah dihasilkan. Tak hanya itu, Polri juga didorong untuk mulai mengintegrasikan pelayanan yang sudah ada ke dalam MPP Digital dan Portal Pelayanan Publik Nasional.

Terkait perencanaan kinerja, menurutnya perlu penetapan sasaran berorientasi pada hasil serta kerangka logis untuk mendapatkan program kegiatan yang tepat dan berdampak.

"Juga perlu dilakukan penataan organisasi berdasarkan road map yang jelas dan mempertimbangkan skala prioritas," kata Anas.