Dirjen Imigrasi: Data Biometrik Pemilik Paspor Aman, Tidak Ada yang Bocor

Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim memastikan data biometrik milik masyarakat aman dan tidak ada yang bocor. Hal ini berdasarkan laporan dari tim investigasi.

Sebagai informasi, data biometrik berupa data bentuk wajah dan sidik jari pemilik paspor yang terdapat pada paspor elektronik.

"Data mengenai biometrik itu aman, tidak ada yang bocor. Artinya, masyarakat tidak perlu khawatir. Data biometrik itu aman. Tidak ada yang bocor," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (8/7/2023).

Selain itu, timnya juga menemukan data yang diduga bocor itu bukan data terbaru di tahun ini. Pasalnya, Ditjen Imigrasi Kemenkumham telah menggunakan ISO 27001-2022 tentang Sistem Manajemen Kemananan Informasi (SMKI) untuk mengamankan data paspor sehingga keamanannya dijamin kuat.

"Ketika saya lihat datanya itu bukan data 2023. Kita pakai namanya SMKI 2. Artinya, seandainya bocor terjadinya dulu 2021 atau 2022," ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan 34 juta data paspor yang diduga bocor oleh peretas (hacker) Bjorka ada kemiripan dengan data paspor.

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A. Pangerapan berdasarkan hasil investigasi awal yang dilakukan oleh Tim Investigasi Pelindungan Data Pribadi.

"Berdasarkan hasil sampling memang terdapat kemiripan namun belum dapat dipastikan. Dari detail diduga diterbitkan sebelum perubahan peraturan paspor menjadi 10 tahun, karena masa berlakunya terlihat hanya 5 tahun," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/7/2023).

Kendati demikian, sampai saat ini Kementerian Kominfo belum dapat menyimpulkan data apa, kapan, dari mana dan bagaimana terjadi kebocoran.

Oleh karenanya, Kementerian Kominfo akan melakukan klarifikasi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terkait dugaan kebocoran data paspor 34.900.867 warga Indonesia.

"Mengenai penyebabnya terjadi dugaan kebocoran data itu kami belum dapat menyimpulkan. Oleh karena itu, kami akan memanggil pihak Imigrasi untuk melakukan klarifikasi dan pencocokan data," kata Semuel.