Kementerian ESDM: Elpiji 3 Kg Tidak Langka, tapi Distribusinya yang Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai, kesulitan masyarakat mendapatkan elpiji 3 kg di sejumlah daerah, bukanlah karena kelangkaan, melainkan karena permasalahan distribusi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Tutuka Ariadji mengatakan, pasokan elpiji 3 kg masih tersedia, namun distribusinya ke tingkat pangkalan dan pengecer yang bermasalah.

"Bukan kelangkaan, tapi distirbusinya kurang cepat atau kurang bagus. Elpiji-nya ada, ini distribusinya saja yang ke tempat, agak sulit," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Ia menuturkan, PT Pertamina (Persero) memiliki kebijakan bahwa minimal 80 persen penjualan elpiji ke masyarakat melalui pangkalan atau agen resmi, sehingga maksimal 20 persen dijual ke pengecer.

Menurutnya, sistem ini berubah dari sebelumnya minimal 70 persen dijual melalui pangkalan atau agen, dan maksimal 30 persen melalui pengecer.

"Artinya jumlah pengecer kan lebih sedikit. Nah ada sosialisasi yang kurang kenceng sehingga mereka jumlah pengecer kurang, permasalahannya di sana, di daerah tertentu, jadi saya respons ini harus ditangani dengan baik. Jadi enggak bisa suruh masyarakat ke pangkalan," jelas dia.

Tutuka bilang, pembelian elpiji 3 kg ke pangkalan membutuhkan proses yang lebih panjang ketimbang ke pengecer. Lantaran, jumlah pangkalan tidak lebih banyak dari pengecer.

Sehingga sering kali masyarakat harus menggunakan kendaraan untuk bisa ke pangkalan. Hal ini pula yang membuat masyarakat lebih memilih ke pengecer karena aksesnya yang lebih mudah.

Di sisi lain, konsumsi elpiji 3 kg belum tepat sasaran, yang seharusnya untuk rumah tangga miskin justru dipakai oleh para pelaku usaha.

"Kita paham betul, misalkan di daerah tertentu itu tidak tepat sasaran, itu dipakai buat rumah makan untuk warung, sehingga digrojogin terus, jadinya kurang terus. Itu menurut saya tidak tepat sasaran," kata dia.

Untuk mendorong tepat sasaran, pemerintah pun menerapkan pendataan di mana masyarakat harus mendaftarkan KTP untuk bisa membeli elpiji 3 kg di pangkalan. Tutuka mengimbau untuk masyarakat segera melakukan registrasi tersebut.

Nantinya, data tersebut akan disesuaikan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sistem pendaftaran tersebut juga berlaku untuk pengecer yang harus mendaftar ke pangkalan. MenurutTutuka, transisi perubahan sistem ini yang tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga menimbulkan permasalahan penyaluran elpiji subsidi.

Maka dari itu, dia telah meminta Pertamina untuk mendorong sosialisasi, serta turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan distribusi yang tertahan di pangkalan dan agen resmi sehingga belum sampai ke pengecer.

"Saya suruh turun ke bawah agar membantu masyarakat, karena kan pengecer makin mengecil (jadi 20 persen). Nah ini ditanganinya bagaimana, Pertamina harus tangani distribusi itu," kata Tutuka.