Penarikan Utang Turun 40 Persen, Sri Mulyani: Penerimaan Kita Masih Cukup Baik

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah menetapkan pagu pembiayaan utang sebesar Rp 696,3 triliun sepanjang 2023. Dengan demikian, realisasi pembiayaan utang baru mencapai 28,4 persen dari target yang ditetapkan.

Selain itu, realisasi pembiayaan juga lebih rendah dibandingkan posisi Agustus tahun lalu. Tercatat realisasi pembiayaan pemerintah turun 40,4 persen dari Agustus 2022 yang mencapai Rp 332 triliun.

Menurut bendahara negara, turunnya realisasi pembiayaan negara tidak terlepas pendapatan negara yang masih tumbuh lebih pesat dari belanja negara. Tercatat realisasi pendapatan negara tumbuh 3,2 persen secara tahunan menjadi Rp 1.821,9 triliun sementara belanja negara hanya tumbuh 1,1 persen menjadi Rp 1.674,7 triliun.

"Karena penerimaan kita masih cukup baik, meskipun tadi tren growth-nya mulai melemah namun belanjanya tetap sesuai dengan yang ditargetkan. Kita lihat pembiayaan anggaran mengalami penurunan yang sangat jam," tutur Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September, Rabu (20/9/2023).

Jika dilihat lebih rinci, pembiayaan utang pemerintah didominasi oleh penerbitan surat berharga negara (SBN), yakni sebesar Rp 183 triliun. Nilai ini setar dengan 25,7 persen dari target APBN dan ambles 42,3 persen dari periode yang sama tahun lalu.

"Padahal (penerbitan SBN) tahun lalu Rp 317,3 triliun itu sudah turun 44 persen," ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman realisasinya sebesar Rp 15 triliun. Berbeda dengan penerbitan SBN, realisasi pembiayaan pinjaman lebih tinggi 90,3 persen dari yang ditetapkan pemerintah, dan meningkat 2,6 persen dari tahun lalu.

Secara garis besar, Sri Mulyani menekankan, pembiayaan anggaran melalui uting masih selaras dengan strategi yang disiapkan. Selain itu, utang juga tetap antisipatif serta dikelola secara terukur dengan mempertimbangkan dinamika atas kondisi pasar keuangan global.

"APBN telah terus meningkatkan kekuatan dan kemandiriannya dan kesehatannya, sehingga pada saat dunia mengalami perubahan yang begitu cepat, dengan inflasi mendadak tinggi, dengan suku bunga yang dinaikkan secara drastis, APBN instrumen fiskal kita relatively bisa terjaga dan terlindungi," ucapnya.