KPK Sebut Ada "Mark Up" Anggaran di Kementan, Plt Mentan Janji Akan Hitung Ulang

Arief mengatakan, untuk memitigasi terjadinya mark-up kembali terjadi di jajaran Kementan itu, pihaknya akan mereview kembali proses anggaran yang disalurkan dari Kementerian Keuangan ke Kementan.

"Kalau begitu ya besok kami review kembali. Kalau misalnya anggarannya lebih rendah, kan uangnya sama Bu Sri Mulyani bisa dipakai untuk yang lain. Kenapa mesti tinggi-tinggi," ujar Arief kepada media saat ditemui di pabrik PT Pupuk Kujang, Karawang, Kamis (12/10/2023).

Dia mengatakan, apabila pihaknya mau mengajukan anggaran untuk suatu proyek ke Kementerian Keuangan atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), harus betul-betul efisien.

Artinya, kata dia, perlu dipertimbangkan skala prioritasnya sehingga yang diajukan hanya untuk yang betul-betul penting.

"Kita lihat dulu betul-betul yang tidak efisien tidak usah dikerjakan, kita harus gunakan skala prioritas. Temen-teman ini kemarin- kemarin saya minta untuk membuat quick win, saya minta cuma satu, refocusing, jangan ke mana-mana refocusing aja satu dua," jelas Arief.

Adapun sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, Syahrul melakukan korupsi bersama-sama dengan Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono dan Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta.

"Perkara dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu (setoran) untuk proses lelang jabatan, termasuk ikut serta (markup) dalam pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian," ujar Johanis dalam konferensi pers, Rabu (11/10/ 2023).