Kemenkeu Sebut Hotel Sultan Barang Milik Negara, Ini Respons Perusahaan Pontjo Sutowo

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan buka suara terkait pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyebutkan, lahan berdirinya Hotel Sultan merupakan barang milik negara (BMN).

Kuasa Hukum Indobuildco Amir Syamsuddin mengklaim, lahan tempat berdirinya Hotel Sultan bukanlah BMN atau lahan yang dikuasi negara, sehingga pernyataan Kemenkeu disebut keliru.

"Pernyatan bahwa lahan Hotel sultan sebagai barang milik negara adalah keliru dan tidak benar. Dalam SK (surat keputusan) Menkeu yang menjadi BMN adalah TANAH HPL No. 1/Gelora," tutur dia, dalam keterangannya, Sabtu (23/12/2023).

Lebih lanjut ia bilang, berdasarkan pada putusan hukum yang ada disebutkan bahwa lahan tempat berdirinya Hotel Sultan, bukan merupakan bagian dari lahan yang terdaftar dalam HPL No.1/Gelora.

Ia menjelaskan, dalam SK Menkeu tentang BMN tidak ada tercatum lahan HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora sebagai bagian dari HPL No.1/Gelora.

"HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora yang terbit sejak tahun 1972 atas nama PTI yang tidak pernah dilepaskan," katanya.

Terkait dengan SK Menkeu Tentang Penetapan HPL No.1/Gelora sebagai BMN yang terbit pada tahun 2010, Amir menyebutkan, pada saat itu Lahan Hotel Sultan masih sengketa di Pengadilan Perdata.

"Sehingga tidak boleh para pihak melakukan hal-hal yang mengganggu objek sengketa," ujarnya.

Selain itu, Amir menambahkan, bangunan Hotel Sultan dan kompleks bangunan lain yang ada di dalamnya bukanlah merupakan objek sengketa dan merupakan sepenuhnya milik perusahaan Pontjo Sutowo itu.

"Sehingga, bila ada upaya peralihan hak penguasaan atas lahan tersebut, tidak otomatis mengikutsertakan bangunan yang berdiri di atasnya," ucapnya.

"Saya hanya ingin menjelaskan bahwa itu adalah barang milik negara," kata dia, di Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) disebut telah memberikan penawaran kepada pihak yang memanfaatkan lahan yakni PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo untuk memilih sejumlah skema pemanfaatan.

"Dan temen-temn pun sudah tahu, mereka (Indobuildco) enggak setuju," ucap dia.