Gaji UMK Karanganyar 2024, Tertinggi di Solo Raya

KOMPAS.com - Plt Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana, sudah resmi mengumumkan upah minimum atau UMK Karanganyar 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 2.288.366.

UMR Karanganyar 2024 ini mengalami kenaikan sebesar 3,66 persen apabila dibandingkan dengan upah minimum pada tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp 2.207.383

Keputusan UMK Karanganyar 2024 tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 yang berlaku mulai 1 Januari 2024.

Di Jawa Tengah, UMK Karanganyar 2024 berada di urutan pertama tertinggi di Solo Raya. Sementara di posisi kedua upah minimum tertinggi di eks Karesidenan Solo adalah Kota Surakarta sebesar Rp 2.269.070.

Sebagai perbandingan, daerah tetangganya, Sukoharjo menetapkan upah minimum Rp 2.215.482, Kabupaten Boyolali menetapkan upah minimum Rp 2.250.327, lalu Kabupaten Klaten Rp 2.244.012, Kabupaten Wonogiri Rp 2.047.500, dan Kabupaten Sragen Rp 2.049.000.

Sementara di tingkat Provinsi Jawa Tengah, UMK Karanganyar 2024 berada di peringkat ke-13 tertinggi. Berikut ini rincian UMK Karanganyar selama 6 tahun terakhir:

• 2019: Rp 1.833.000
• 2020: Rp 1.989.000
• 2021: Rp 2.054.040
• 2022: Rp 2.064.313
• 2023: Rp 2.207.484
• 2024: Rp 2.288.366

Penetapan gaji UMR Karanganyar 2024 ini didasari Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaian lnformasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.

Berikut rincian lengkap upah minimum di 35 kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah dari mulai yang tertinggi sampai terendah:

1. Kota Semarang: Rp 3.243.969
2. Kabupaten Demak: Rp 2.761.236
3. Kabupaten Kendal: Rp 2.631.573
4. Kabupaten Semarang: Rp 2.582.287
5. Kabupaten Kudus: Rp 2.516.888
6. Kabupaten Cilacap: Rp 2.479.106
7. Kabupaten Jepara: Rp 2.450.915
8. Kota Pekalongan: Rp 2.389.801
9. Kabupaten Batang: Rp 2.379.702
10. Kota Salatiga: Rp 2.378.951
11. Kabupaten Pekalongan: Rp 2.334.886
12. Kabupaten Magelang: Rp 2.316.890
13. Kabupaten Karanganyar: Rp 2.288.366
14. Kota Surakarta: Rp 2.269.070
15. Kabupaten Boyolali: Rp 2.250.327
16. Kabupaten Klaten: Rp 2.244.012
17. Kota Tegal: Rp 2.231.628
18. Kabupaten Sukoharjo: Rp 2.215.482
19. Kabupaten Banyumas: Rp 2.195.690
20. Kabupaten Purbalingga: Rp 2.195.571
21. Kabupaten Tegal: Rp 2.191.161
22. Kabupaten Pati: Rp 2.190.000
23. Kabupaten Wonosobo: Rp 2.159.175
24. Kabupaten Pemalang: Rp 2.156.000
25. Kota Magelang: Rp 2.142.000
26. Kabupaten Purworejo: Rp 2.127.641
27. Kabupaten Kebumen: Rp 2.121.947
28. Kabupaten Grobogan: Rp 2.116.516
29. Kabupaten Temanggung: Rp 2.109.690
30. Kabupaten Brebes: Rp 2.103.100
31. Kabupaten Blora: Rp 2.101.813
32. Kabupaten Rembang: Rp 2.099.689
33. Kabupaten Sragen: Rp 2.049.000
34. Kabupaten Wonogiri: Rp 2.047.500
35. Kabupaten Banjarnegara : Rp 2.038.005

Sebagai informasi saja, UMR atau upah minimum regional merupakan penyebutan upah minimum di suatu provinsi dan kabupaten.

Namun saat ini, istilah UMR sudah digantikan dengan UMP (upah minimum provinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten kota). Meski hingga kini banyak masyarakat yang masih menyebutnya dengan UMR ketimbang UMK.

Penetapan UMK Karanganyar 2024

Penetapan gaji UMK Karanganyar 2024 ini merupakan keputusan bersama dalam tripartit antara Pemkab Karanganyar, pengusaha, akademisi, dan perwakilan serikat buruh.

Usulan UMK Karanganyar 2024 itu kemudian dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah, sebelum kemudian diajukan oleh Bupati Karanganyar dan disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

Penetapan UMR Karanganyar 2024 juga memperhatikan inflasi provinsi, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, serta nilai alfa. Penentuan nilai alfa mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah.

Data yang digunakan dalam penghitungan penyesuaian nilai upah minimum serta menggunakan data dari lembaga berwenang seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

UMR Karanganyar ini hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pemerintah menetapkan UMK, untuk melindungi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditetapkan. Perusahaan yang melanggar, bisa dikenai sanksi.

Bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upahnya berpedoman pada struktur skala upah atau bisa saja lebih tinggi dari ketetapan gaji UMR Karanganyar.

Regulasi mengenai struktur skala upah di tingkat Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 561/0017430 tentang Struktur dan Skala Upah Perusahaan di Jawa Tengah tahun 2024.