Polusi Udara Bangkok Mengkhawatirkan, Pegawai Diminta WFH

BANGKOK, KOMPAS.com - Para pegawai di ibu kota Bangkok, Thailand diminta untuk work from home (WFH) alias bekerja dari rumah. Ini dilakukan guna menghindari paparan polusi udara yang berbahaya.

Kabut polusi udara menyelimuti Bangkok pada Kamis (15/2/2024).

Dikutip dari Business Times, Kamis, pemerintah kota Bangkok meminta kerja sama dari para pengusaha untuk membantu para pekerja di kota berpenduduk 11 juta orang tersebut menghindari polusi, yang diperkirakan akan berlangsung hingga Jumat (16/2/2024).

Situs pemantau udara IQAir menempatkan Bangkok di antara 10 kota dengan polusi udara tertinggi di dunia pada Kamis pagi.

Tingkat partikel PM2.5 yang paling berbahaya lebih dari 15 kali lipat dari pedoman tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut IQAir.

Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt mengatakan pada Rabu malam bahwa semua pegawai kota akan bekerja dari rumah pada hari Kamis dan Jumat.

“Saya ingin meminta kerja sama dari jaringan BMA yang terdiri dari sekitar 151 perusahaan dan organisasi, baik kantor pemerintah maupun swasta,” kata Sittipunt.

Dia menambahkan bahwa lebih dari 60.000 orang terkena dampaknya.

Chadchart mengatakan setidaknya 20 dari 50 distrik di Bangkok diperkirakan memiliki tingkat partikel PM2.5 yang tidak sehat, dan masalah ini akan terus berlanjut karena cuaca yang tenang.

Kualitas udara di Thailand sering kali merosot pada bulan-bulan awal tahun ini karena asap dari para petani yang membakar jerami di ladang menambah emisi industri dan asap knalpot kendaraan.

Bangkok dan Chiang Mai termasuk di antara kota-kota paling tercemar di dunia dalam beberapa hari pada tahun lalu.

Krisis kesehatan masyarakat sedang terjadi karena masalah ini, dengan setidaknya dua juta orang di Thailand membutuhkan perawatan medis karena polusi pada tahun 2023.

Pemerintahan Perdana Menteri Srettha Thavisin, yang mengambil alih kekuasaan pada bulan Agustus, telah berjanji untuk menjadikan penanggulangan polusi udara sebagai agenda nasional, dan rancangan Undang-Undang Udara Bersih telah disahkan oleh kabinet Thavisin pada bulan lalu.

Namun masalahnya tetap ada. Pengadilan di Chiang Mai bulan lalu memerintahkan pemerintah untuk membuat rencana mendesak untuk mengatasi polusi udara dalam waktu 90 hari.