Koalisi Gemuk atau Oposisi Kuat: Meminjam Analogi Struktur Pasar

MESKIPUN masih menunggu hasil hitung nyata (real count) dari KPU, tetapi dari hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, pemenang pemilu khususnya pemilu presiden dan wakil presiden 2024 sudah jelas.

Pemenangnya adalah pasangan nomor urut dua, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Biasanya hasil hitung cepat tak berbeda jauh dengan hitung nyata.

Pertanyaan selanjutnya ketika hasil hitung cepat tersebut sesuai dengan rekapitulasi KPU, apakah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta parpol pendukungnya akan bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kelak atau menjadi oposisi di luar pemerintahan?

Prabowo dalam pidatonya usai melihat hasil hitung cepat mengatakan, akan merangkul semua pihak, termasuk yang kalah dalam pemerintahannya.

Antara koalisi gemuk atau oposisi kuat, manakah yang lebih baik?

Analogi struktur pasar

Guna menjawab pertanyaan tersebut, maka bisa dianalogikan dengan analisis struktur pasar dalam ilmu ekonomi.

Jika kubu 01 dan 03 bergabung dengan koalisi pemerintahan kelak, maka akan tercipta pasar dengan sedikit penjual (oligopoli) atau bahkan monopoli (pasar dengan satu penjual).

Keuntungan struktur pasar monopoli memang tidak ada gejolak dalam mekanisme keseimbangan di pasar.

Namun, kerugiannya adalah konsumen dalam posisi dirugikan, yaitu tidak punya pilihan untuk memilih produk sesuai seleranya karena hanya ada satu produk di pasar.

Kondisi politik memang akan tenang dan stabil karena tidak ada check and balance dari pihak oposisi. Namun ada harga yang harus dibayar, yaitu rakyat mungkin akan dirugikan oleh kebijakan-kebijakan tanpa ada pihak yang mengkritisinya.

Sejumlah pengamat menilai ada beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang kurang tepat selama pemerintahannya, tetapi tetap dijalankan. Hal itu terjadi karena pihak oposisi yang kuat seperti Partai Gerindra dengan Prabowo sebagai pemimpinnya, memilih bergabung dengan pemerintahan Jokowi.

Demikian pula partai lain seperti PAN yang memilih bergabung dengan pemerintahan.

Di sisi lain, jika kubu 01 dan 03 memilih berada di luar pemerintah, kalau dianalogikan dengan struktur pasar, maka akan tercipta pasar persaingan sempurna.

Dalam teori ekonomi pasar persaingan sempurna dianggap pasar terbaik. Pasar persaingan sempurna dianggap sebagai pasar efisien dan menguntungkan konsumen.

Persaingan sempurna akan menciptakan harga rendah serta konsumen punya pilihan banyak terhadap produk sesuai seleranya.

Menang dalam struktur pasar persaingan sempurna sering terjadi gejolak dalam mencari keseimbangan pasar. Namun sifatnya sementara karena akan tercipta keseimbangan dan kondisi kembali stabil.

Jika oposisi kuat, maka setiap kebijakan pemerintah akan dikritisi sehingga pemerintah tidak bisa seenaknya yang akhirnya merugikan rakyat.

Maka besar harapan sebagian pihak kubu 01 dan 03 menjadi oposisi agar bisa mengkritisi setiap kebijakan pemerintahan yang tidak tepat.

Program yang perlu dikritisi, misalnya, makan siang gratis Prabowo-Gibran yang diperkirakan setahun menelan biaya Rp 400 triliun atau 12,03 persen dari nilai APBN 2024 sebesar Rp 3.325,1 triliun.

Oposisi perlu kritis soal pendanaan program tersebut dan apakah manfaatnya memang besar bagi masyarakat.

Untuk urusan oposisi, PDIP punya pengalaman, yaitu ketika pemerintahan Presiden SBY selama dua periode. Jadi, wajar jika PDIP kelak menjadi oposisi kembali pascapemilu 2024.

Di berbagai negara yang menganut sistem mekanisme pasar persaingan sempurna memang tidak lagi melepaskan semuanya kepada mekanisme tersebut (istilahnya menyerahkan pada “Tangan Tak Kelihatan”). Ada “hakim” sehingga persaingan tidak hanya bebas, tetapi juga adil.

Hakim itu, misalnya, dalam bentuk lembaga pengawas persaingan serta peraturan perundang-undangan. Tentu saja hakim itu harus berintegritas, jujur, dan independen.

Demikian pula dalam kontestasi politik seperti halnya dalam pasar memang dibutuhkan hakim berintegritas, jujur, dan independen (tidak bisa dipengaruhi pihak manapun).