Mangkrak 17 Tahun, Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung Dilanjutkan

KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa pembangunan Tol Dalam Kota Bandung (Bandung Intra Urban Tol Road/BIUTR) bakal dilanjutkan untuk mrngatasi kemacetan lalu lintas.

"Untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, kami sepakat untuk melanjutkan Bandung Intra Urban Tol Road," kata Basuki Hadimuljono di Bandung dikutip dari Antara, Kamis (29/2/2024).

Dalam rapat tersebut, Basuki mengatakan bahwa PUPR akan memulai proses untuk membantu percepatan pembangunan tol yang sudah mangkrak hampir 17 tahun tersebut dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Jadi kita lelangkan segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," ujar dia.

Selain soal Tol Dalam Kota Bandung, Basuki Hadimuljono juga mengatakan pemerintah pusat akan membantu percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur di Jawa Barat.

Setidaknya, ada empat kesepakatan lainnya antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang pertama, soal peningkatan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor.

Namun komitmen ini, menurut Basuki, harus disertai dengan upaya Pemprov Jabar melanjutkan jalan khusus tambang, dan kini pihaknya menunggu skema yang tengah disusun oleh Pemprov Jabar terkait pembangunan jalan khusus tersebut.

"Kami akan laksanakan peningkatan jalan provinsi. Tapi harus ada upaya Pemprov Jabar juga. Nanti kami bantu," katanya.

Kedua, adalah terkait jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas), di mana PUPR menargetkan pemenang lelang akan diketahui pada Juli 2024 agar proses pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dilaksanakan.

Basuki juga menambahkan bahwa pihaknya mendapat laporan saat ini akan dilakukan adendum kualifikasi dan penambahan desain jalan tol terpanjang tersebut.

"Sehabis itu, setelah lebaran, April pertengahan akan dilelang. Kalau lelang itu dua bulan berarti Mei-Juni, Juli bisa ada pemenangnya. Dengan ada pemenangnya segera kita laksanakan konstruksinya," katanya.

Komitmen ketiga, dengan adanya Inpres Jalan Daerah, PUPR memastikan akan ada peningkatan anggaran bagi perbaikan jalan provinsi, kabupaten kota di Jawa Barat.

"(Anggaran) akan jauh lebih besar dibanding Tahun 2023. Usulannya ada Rp1,2 triliun untuk perbaikan jalan inpres di Jawa Barat ini," tuturnya.

Selanjutnya selain inpres jalan daerah, ada inpres air minum dan pengelolaan air limbah yang menurut Basuki bisa dimanfaatkan Provinsi Jawa Barat.

Saat ini ada lima kabupaten/kota di Jabar belum memasukkan programnya antara lain Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Cirebon dan Sukabumi.