Kenapa Perlu Sidang Isbat Awal Ramadhan? Ini Penjelasan Kemenag

Hasil sidang isbat akan diumumkan oleh Menteri Agama. Ini menjadi momen yang ditunggu oleh masyarakat.

Sidang isbat yang dilakukan oleh Kemenag sudah berlangsung sejak lama, sekitar dekade 1950-an, dan sebagian sumber menyebut tahun 1962.

Dalam perkembangannya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Keputusan Fatwa Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Fatwa tersebut salah satunya memutuskan bahwa penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh pemerintah dan berlaku secara nasional.

Dilansir dari laman resmi Kemenag, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah (Urais-Binsyar) Ditjen Bimas Islam Adib mengatakan, sidang isbat penting dilakukan karena Indonesia bukan negara agama maupun negara sekuler.

Menurutnya, Indonesia tak bisa menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada orang per orang atau golongan.

Sidang isbat penting dilakukan dikarenakan ada banyak organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Indonesia, yang juga memiliki metode dan standar masing-masing dalam penetapan awal bulan Hijriyah.

Tak jarang, pandangan dari satu dengan lainnya berbeda-beda, seiring dengan adanya perbedaan mazhab dan metode yang digunakan.

Sidang isbat ini menjadi forum, wadah, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan.

“Sidang isbat dibutuhkan sebagai forum bersama mengambil keputusan. Ini diperlukan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan acuan bagi umat Islam untuk mengawali puasa Ramadan dan berlebaran," ujar Adib dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Sabtu (9/3/2024).

Dalam prosesnya, sidang isbat menjadi forum musyawarah para ulama, pakar astronomi, ahli ilmu falak dari berbagai ormas Islam, termasuk instansi terkait dalam menentukan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah.

Sidang tersebut juga dihadiri oleh Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Komisi VIII DPR RI, Perwakilan Mahkamah Agung, Perwakilan MUI, Perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG), Perwakilan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Perwakilan Bosscha Institut Teknologi Bandung (ITB), Perwakilan Planetarium Jakarta, Pakar Falak dari Ormas-ormas Islam, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam dan Pondok Pesantren.

“Hasil musyawarah dalam sidang isbat ditetapkan oleh Menteri Agama agar mendapatkan kekuatan hukum. Jadi bukan pemerintah yang menentukan jatuhnya awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah. Pemerintah hanya menetapkan hasil musyawarah para pihak yang terlibat dalam sidang isbat,” jelas Adib.

Adib menyampaikan, sidang Isbat penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, tak hanya dilakukan Indonesia saja, melainkan juga di negara-negara Arab.

Negara-negara Arab, lanjut dia, juga melakukan isbat setelah mendapatkan laporan rukyat dari lembaga resmi pemerintah atau perseorangan yang sudah terverifikasi dan dinyatakan sah oleh Majlis Hakim Tingginya.

Bedanya, sidang isbat di Indonesia menggunakan mekanisme musyawarah dengan seluruh peserta sidang isbat.

“Inilah yang menjadi nilai lebih bahwa keputusan diambil bersama, nilai-nilai demokrasi sangat tampak dengan kehadiran seluruh ormas yang hadir pada saat sidang isbat,” tutur Adib.

Adib menegaskan, peran pemerintah dalam proses sidang isbat adalah fasilitator ormas Islam dan para pihak untuk bermusyawarah.

Hasil sidang isbat akan diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama agar memiliki kekuatan hukum yang dapat dipedomani masyarakat.

“Sidang isbat mengingatkan kita semua akan pentingnya menyatukan langkah dalam menjalankan ibadah dan memperkuat hubungan bersama dengan Allah, dengan tetap mengedepankan toleransi dan sikap saling menghormati atas beragam keputusan yang ada,” pungkas dia.