Target Rasio Utang Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Berdasarkan dokumen kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan dipatok 2,45 persen-2,82 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari defisit yang ditetapkan dalam APBN 2024 sebesar 2,29 persen.

"Upaya untuk menutup defisit tersebut dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable," ujar Sri Mulyani, dalam Rapat Paripurna DPR RI, dikutip Jumat (24/5/2024).

Adapun pada tahun depan, rasio utang pemerintah terhadap PDB ditarget berada dalam kisaran 37,98 persen-38,71 persen. Angka ini tidak jauh berbeda dengan target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun ini, yakni sebesar 38,26 persen.

Dalam dokumen KEM-PPKF 2025 disebutkan, rasio utang pemerintah memang mengalami kenaikan signifikan selama 10 tahun terakhir. Kenaikan signifikan terjadi pada 2020, di mana rasio utang meningkat 9,14 poin persen ke level 39,37 persen.

Lonjakan itu terjadi akibat tingginya kebutuhan pembiayaan untuk berbagai program penanganan Covid-19. Rasio utang kembali meningkat pada tahun berkiutnya menjadi 40,73 persen.

Namun, seiring dengan meredanya pandemi Covid-19, rasio utang pemerintah kian menurun sejak 2022. Tercatat hingga pengujung tahun 2023, rasio utang pemerintah turun menjadi 38,98 persen.

Adapun hingga Maret 2024, rasio utang pemerintah sebesar 38,79 persen terhadap PDB. Angka itu didapat dengan nilai utang pemeirntah yang mencapai Rp 8.262,10 triliun.

Dengan perkembangan itu, rasio utang terhadap PDB masih di bawah dari batas rasio utang dan target strategi pengelolaan utang jangka menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 batas rasio utang sebesar 60 persen, sementara mengacu Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah periode 2023-2026 targetnya adalah 40 persen.