Yakin Bisa Turunkan Harga Obat dan Alkes dalam 2 Minggu, Menkes Siapkan 3 Jurus Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyiapkan tiga jurus untuk turunkan harga obat dan alat kesehatan di Indonesia yang disebut lebih mahal dari Malaysia.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta dirinya untuk menurunkan harga obat dan alkes dalam dua minggu mendatang.

Budi mengakui, harga obat di Indonesia lebih mahal dari negara lain. Bahkan harganya bisa berkali lipat dari yang dijual di luar negeri.

"Ada yang lebih murah sih, kalau yang generik kita sebenarnya relatif murah. Tapi kalau yang obat-obat non-generik itu mahal dan sangat mahal," ujarnya setelah rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Berikut beberapa upaya yang dilakukan Menkes untuk menekan harga obat dan alkes. 

1. Memangkas rantai perdagangan

Budi menyatakan bakal memangkas tata perdagangan obat dan alkes di Indonesia.

Sebab, panjangnya rantai perdagangan obat dan alkes selama ini membuat harga obat dan alkes menjadi mahal karena menimbulkan peningkatan harga yang tidak perlu.

"Dalam tata perdagangannya kita itu terlampau panjang rantainya, itu mesti dirapikan," kata Budi.

2. Memperbaiki tata kelola perdagangan agar lebih transparan 

Budi mengungkapkan, selama ini rumah sakit di Indonesia tidak transparan dalam menentukan biaya pelayanan kesehatan.

Hal ini membuat masyarakat kesulitan untuk membandingkan biaya layanan kesehatan yang dipatok oleh setiap rumah sakit.

"Misalnya kalau mau beli segelas kopi, kalau ada kopi harganya Rp 10.000 terus ada yang jual Rp 150.000, tentu enggak bakal beli dong. Karena tahu harga kopi itu enggak Rp 150.000, paling mahal juga paling Rp 30.000 sampai 40.000," jelasnya.

"Kalau di kesehatan kan informasinya enggak setransparan itu. Misalnya operasi usus buntu di rumah sakit B bisa berkali lipat tuh bedanya bukan hanya persentase. Nah itu kan ada masalah transparansi dari layanan kesehatan maupun obat-obatan, itu kita perbaiki," sambungnya.

3. Memperbaiki integrasi antar kementerian

Terakhir, pihaknya juga akan memperkuat integrasi dengan antar kementerian sehingga ketika satu kementerian mengeluarkan kebijakan, maka kementerian lain akan mendukung dengan kebijakan lain.

Misalnya, Kemenkes ingin membangun industri USG dalam negeri maka kementerian lain mendukung. Kementerian Perindustrian mendorong pengusaha-pengusaha yang berminat produksi USG dan Kementerian Keuangan mendukung dengan menaikkan bea masuk USG impor dan meniadakan bea masuk komponen pembuat USG.

"Begitu kita bikin kebijakan demikian, harusnya kan Kemenkes duduk sama Kemenperin dan Kemeneku sehingga nanti bisa diadjust," ucapnya.

Budi mengungkapkan, meski langkah-langkah ini akan sulit dilakukan karena melibatkan semua sektor, namun dia optimistis harga obat dan alkes di Indonesia dapat turun dalam waktu dua minggu seperti permintaan Presiden Jokowi.

"Aku rasa sih semua bisa cepat dilakukan. Kita beresin Covid, orang bilang 10 tahun bisa juga 1,5 bulan, ya kita kerja keras aja sih. Bapak Presiden kan kalau kerja sudah enggak kenal waktu gitu. Jadi beliau sudah mau habis (masa pemerintahannya) pun tetep saja dorong-dorong biar cepat selesai," tuturnya.