Kontrak LNG Tangguh Seharusnya Tak Sekadar Dinegosiasi Ulang

JAKARTA, SENIN - Kabar baik yang dibawa Wakil Presiden Jusuf Kalla sepulang dari kunjungannya ke Cina, diapresiasi oleh Komite Penyelamatan Kekayaan Negara (KPK-N) Amien Rais. Kabar baik itu adalah pemerintah RRC bersedia untuk melakukan pembicaraan ulang kontrak LNG Tangguh di Papua. Negosiasi ulang itu, dengan pertimbangan jika dilihat perkembangan saat ini harganya sangat rendah dan sangat merugikan Indonesia. Namun, kontrak itu seharusnya tak sekedar dinegosiasi ulang. Kontrak itu berlangsung selama 25 tahun dengan harga flat.

"Dimana-mana, kontrak minyak nggak ada yang flat selama 25 tahun. JK bilang, dorongan Pak Amien Rais menjadi inspirasi dia. Tapi, kontrak direvisi itu memang wajib hukumnya. Kontrak-kontrak itu seharusnya tidak hanya direvisi, tapi dibalik itu harus mengikuti harga yang berlaku di internasional. Harga minyak dunia kan nggak flat, tapi selalu berubah-ubah," kata Marwan Batubara, anggota DPD yang juga tergabung dalam kelompok kerja KPK-N, dalam diskusi di Gedung DPR, Senin (25/8).

Kontrak eksport LNG Tangguh untuk provinsi Fujian, China tersebut ditandatangani semasa pemerintahan Megawati pada tahun 2002. Harga yang disepakati nilainya sebesar 3,3 dollar AS/mmbtu. Sementara, harga LNG dipasar internasional saat ini berkisar 20 dollar AS. Penasihat KPK-N Amien Rais mengatakan, usulan JK untuk menegosiasi ulang kontrak LNG Tangguh kemungkinan akan mendapatkan resistensi dari berbagai pihak.

"Memang ada semacam ketidakcerdasan, bagaimana mungkin perusahaan Cina diberikan kontrak untuk mengambil dan membeli 20 tahun (maksudnya 25 tahun) flat dengan harga sangat murah, sehingga kita dirugikan ratusan triliun. Tentang persoalan ini memang ada keruwetan politik, usulan JK akan mendapat resistensi dari teman-temannya sendiri karena dianggap terlalu jauh," ujar Amien dalam kesempatan yang sama.

Dengan dibukanya sistem kerjasama yang berlangsung pada Kontrak LNG Tangguh, kata Amien, akan terbuka semua keburukan dibalik kontrak itu. "JK betul kalau ini diangkat, karena akan menyangkut siapa menteri ESDMnya saat itu. SBY atau Poernomo saya lupa. Kalau dibuka betul, jangan-jangan akan ketahuan betapa rusaknya negeri kita," ujar Amien.