PLN Dapat Kredit Proyek 10.000 MW dari BPD

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menandatangani dua buah perjanjian Kredit untuk pendanaan 13 proyek PLTU 10.000 mega watt (MW) dengan Bank Pembangunan Daerah yang tergabung dalam sindikasi Asbanda-PLN Merah Putih.

Bank DKI berlaku sebagai Lead Arranger dengan Co Lead Arranger BPD Jatim dan BPD Papua. Penandatanganan dilakukan di Departemen Keuangan, Jakarta, Jumat ( 24/4 ), disaksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan 21 Gubernur Pemerintah Daerah dimana Bank Pembangunan Daerah tersebut berdomisili.

"Kerjasama ini pertama kali dalam sejarah perjalanan PLN dimana membangun pembangkit didukung pendanaan dari Bank BPD dalam jumlah yang cukup signifikan. dan merupakan kerjasama yang positif dalam usaha mewujudkan listrik yang cukup di daerah, karena kemampuan PLN untuk melakukan investasi masih lemah," papar Direktur Utama PLN Fahmi mochtar, di sela Penandatanganan Kredit Pendanaan, di gedung Depkeu, Jakarta, Jumat ( 24/4 ).

Perjanjian kredit tersebut terdiri dari dua paket dimana paket-1 digunakan intuk pembiayaan porsi rupian dan paket-2 pinjaman Rupiah ujntuk pembiayaan porsik dollar AS dengan total kredit sebesar Rp 4, 732 triliun dengan.

Total pinjaman dari dua paket Perjanjian Kredit dari sindikasi Bank Pemerintah Daerah ini merupakan pendanaan untuk mendukung 85 persen dari kontrak Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract untuk masing-masing proyek. Sedangkan sisanya sebesar 15 persen akan didanai dari anggaran PLN. Tenor Perjanjian Kredit untuk pendanaan ke tiga belas PLTU tersebut adalah selama 10 tahun termasuk masa tenggang selama 3 tahun. Suku bunga yangb dikenakan adalah floating berbasis Jibor.

Sebanyak 13 proyek yang didanai merupakan bagian dari proyek 10.000 MW yang berlokasi di luar Jawa sehingga pinjaman ini dijamin oleh pemerintah dan merupakan pilihan investasi baru BPD yang langsung terkait dengan pembangunan di daerah. "Ini akan langsung dirasakan oleh masyarakat luas," tuturnya.