Tak Ada Listrik, Pembangunan Rumah Sederhana Terhambat

SURABAYA, KOMPAS.com - Sampai dengan bulan Mei 2009, daftar tunggu pemasangan jaringan listrik di Jawa Timur mencapai 900 megavolt ampere dan diprediksi baru akan terpasang sepenuhnya pada tahun 2011. Dengan demikian, dipastikan PLN tak akan membangun jaringan baru sebelum beban tersebut terpenuhi.

Juru bicara PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Agus Widayanto mengatakan, PLN tak memiliki investasi lagi untuk pemasangan jaringan baru. Bahkan untuk biaya operasional saja PLN harus mendapatkan subsidi dari pemerintah.

"Harga jual listrik masih di bawah harga pokok, yaitu Rp 630 per KWH (kilo watt hour) dari harga sebenarnya Rp 1.023 per KWH. Sejak tahun 2003 harga ini tak pernah mengalami perubahan," ujar Agus, Minggu (10/5) di Surabaya.

Menurut Agus, dengan keterbatasan pengadaan jaringan listrik yang dialami PLN maka calon konsumen baru akan dilayani setelah masuk daftar tunggu. Hal ini berlaku bagi daerah layanan yang belum memiliki jaringan infrastruktur listrik.

Hambat pembangunan RSH

Situasi ini berimbas pada pengembangan rumah sederhana (RSH) di Jawa Timur yang sebagian besar dibangun di daerah pinggiran yang belum memiliki jaringan listrik. Sekretaris DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Timur Nur Wakhid mengatakan, pemasangan jaringan listrik menyita pembiayaan RSH sekitar 10 persen dari harga RSH per unit Rp 155 juta.

"Biaya pemasangan jaringan listrik menjadi beban utama pembangunan RSH saat ini. Pengembang harus menyiapkan anggaran sendiri sekitar Rp 5 juta hingga Rp 5,5 juta per unit RSH untuk pembangunan jaringan listrik, padahal pemerintah telah mematok harga RSH maksimal Rp 155 per unit," ucapnya.

Menurut Nur Wakhid, selain pembangunan jaringan, pengembang masih harus menanggung beban lain, seperti biaya perizinan hingga kenaikan harga material, khususnya semen.

"Pembangunan RSH adalah kewajiban pemerintah dan bukan sekedar pengembang saja. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan dan pemerintah harus mendukung pebangunan RSH dengan segala kemudahan. Stimulus kredit pemilikan rumah dan penyediaan uang muka banyak bermunculan, tetapi kemudahan bagi pengembang sangat minim," tutur Nur Wakhid.

Hingga bulan Mei 2009, pembangunan RSH di Jawa Timur baru mencapai 4.000 unit dari target tahun 2009 sebanyak 11.000 unit. Padahal penumpukan kebutuhan perumahan atau backlog di Jawa Timur hingga 2009 sebesar 300.000 unit.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Budi Susilo menyatakan, sebagai program penyediaan pemukiman bagi masyarakat golongan ekonomi bawah, pembangunan RSH harus mendapatkan kemudahan. Pemerintah secara khusus dapat mengalokasikan subsidi penyediaan jaringan listrik melalui APBN.