Birokrasi di Indonesia Hanya Melayani Diri Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Kinerja aparat pemerintahan terus menjadi sorotan. Empat kali mengalami kenaikan gaji selama lima tahun terakhir, dinilai tidak mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan para birokrat kepada masyarakat. Anggota Komisi II DPR Andi Yuliani Paris mengatakan, birokrasi di Indonesia selama ini hanya melayani dirinya sendiri.

"Bukan melayani orang lain, dalam hal ini publik. Birokrasi itu seharusnya melayani rakyat, bukan melayani diri sendiri," kata Andi, pada diskusi "Reformasi Birokrasi Pascapilpres", di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (5/8).

Pemerintahan lima tahun terakhir, menurut politisi PAN ini, belum memperlihatkan terobosan nyata di sektor reformasi birokrasi. "Kecuali hanya fokus pada perbaikan remunerasi. Tapi bagaimana birokrasi efisien dan dicari sistem bagaimana mengukur kinerja birokrasi, belum dilakukan," kata Andi.

Seharusnya, ke depan ada kontrak politik yang jelas antara kalangan birokrat dengan rakyat.

Anggota Komisi II lainnya, Ferry Mursyidan Baldan, melihat perangkat aturan perundang-undangan sebenarnya sudah cukup menaungi para PNS. Hanya saja, menurut Ferry, masih perlu revisi sejumlah aturan di UU Kepegawaian. "Karena ada status PNS yang belum setara. Kita perlu efisiensi agar memperoleh hasil yang efektif. Bayangkan saja, sekarang ini data PNS tidak ada yang valid. Banyak PNS yang tidak jelas pembagian kerjanya," kata Ferry.