Pembatasan BBM Tahun Kendaraan Membingungkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi (premium dan solar) untuk mobil berdasarkan tahun produksi dinilai membingungkan. Pasalnya, implementasi di lapangan akan banyak menemui kesulitan. Misalnya, tanpa ada keterangan tambahan, para petugas stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kebingungan menentukan mana mobil yang boleh dan tidak.

Saat ini, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) merumuskan peraturan baru, yaitu pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Meski belum dipastikan, wacana yang terlontar dari salah satu pejabat adalah penetapan berdasarkan tahun produksi. Sementara sepedamotor dan kendaraan komersil (plat kuning) terbebas dari aturan tersebut.

"Memang petugas pom bensin tahu tahun berapa saja mobil-mobil yang isi premium? Pasti tidak! Ini masih harus digodok lebih matang lagi dan bagaimana implementasinya," ujar Presiden Direktur PT Indomobil Sukses International Tbk Gunadi Shinduwinata.

Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT Honda Prospect Motor (HPM) Jonfis Fandy menegaskan semua isu semestinya diperjelas dan dipertegas oleh pemerintah, termasuk wacana pengetatan konsumsi BBM bersubsidi ini.

“Ditegaskan cara mainnya seperti apa. Tentu kami pelajari masalah ini. Upaya membatasi transportasi dengan cara-cara tertentu akan memengaruhi produktivitas. Itu pasti,” ujar Jonfis.