Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Harus Tarik 9 Juta Tabung Gas

Kompas.com - 30/07/2010, 12:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpendapat, kasus ledakan dan kebocoran tabung elpiji 3 kg yang terjadi secara beruntun membuktikan bahwa program konversi minyak tanah ke elpiji masih menimbulkan persoalan.

Sejak pertama kali diluncurkan hingga saat ini, telah beredar sekitar 45 juta tabung. Untuk mengurangi peristiwa yang menelan korban jiwa itu, DPR meminta pemerintah segera melakukan penarikan 9 juta tabung yang tidak menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Dewan menyambut baik dan meminta pemerintah untuk segera menarik 9 juta tabung elpiji 3 kg yang tidak menggunakan SNI. Tetapi, peningkatan koordinasi di bawah Menko Kesra sebagai Ketua Tim Koordinator juga harus dimantapkan agar kasus-kasus yang terjadi dapat diminimalisir," kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam Pidato Penutupan Masa Sidang IV, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (30/7/2010).

Pemerintah juga diharapkan melakukan sosialisasi dan pengawasan di lapangan agar masyarakat pengguna elpiji dapat menggunakannya secara aman. DPR juga menyatakan akan terus melakukan pantauan terhadap masalah ini melalui Panja Konversi Minyak Tanah ke LPG yang dibentuk Komisi VII DPR. "Kepolisian RI juga kami minta menindak tegas pelaku, baik produsen maupun distributor yang melakukan tindakan illegal dan mengambil keuntungan secara ilegal," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

    Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

    Whats New
    Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

    Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

    Whats New
    Jadi BUMN Infrastruktur Terbaik di Indonesia, Hutama Karya Masuk Peringkat Ke-183 Fortune Southeast Asia 500

    Jadi BUMN Infrastruktur Terbaik di Indonesia, Hutama Karya Masuk Peringkat Ke-183 Fortune Southeast Asia 500

    Whats New
    Mendag Zulhas Segera Terbitkan Aturan Baru Ekspor Kratom

    Mendag Zulhas Segera Terbitkan Aturan Baru Ekspor Kratom

    Whats New
    Manfaatnya Besar, Pertagas Dukung Integrasi Pipa Transmisi Gas Bumi Sumatera-Jawa

    Manfaatnya Besar, Pertagas Dukung Integrasi Pipa Transmisi Gas Bumi Sumatera-Jawa

    Whats New
    Soal Investor Khawatir dengan APBN Prabowo, Bos BI: Hanya Persepsi, Belum Tentu Benar

    Soal Investor Khawatir dengan APBN Prabowo, Bos BI: Hanya Persepsi, Belum Tentu Benar

    Whats New
    Premi Asuransi Kendaraan Tetap Tumbuh di Tengah Tren Penurunan Penjualan, Ini Alasannya

    Premi Asuransi Kendaraan Tetap Tumbuh di Tengah Tren Penurunan Penjualan, Ini Alasannya

    Whats New
    Hidrogen Hijau Jadi EBT dengan Potensi Besar, Pemerintah Siapkan Regulasi Pengembangannya

    Hidrogen Hijau Jadi EBT dengan Potensi Besar, Pemerintah Siapkan Regulasi Pengembangannya

    Whats New
    Rupiah Masih Tertekan, Bank Jual Dollar AS Rp 16.600

    Rupiah Masih Tertekan, Bank Jual Dollar AS Rp 16.600

    Whats New
    Freeport Akan Resmikan Smelter di Gresik Pekan Depan

    Freeport Akan Resmikan Smelter di Gresik Pekan Depan

    Whats New
    Akhir Pekan, IHSG Mengawali Hari di Zona Hijau

    Akhir Pekan, IHSG Mengawali Hari di Zona Hijau

    Whats New
    Ini Kendala Asuransi Rumuskan Aturan Baku Produk Kendaraan Listrik

    Ini Kendala Asuransi Rumuskan Aturan Baku Produk Kendaraan Listrik

    Whats New
    Dokumen Tak Lengkap, KPPU Tunda Sidang Google yang Diduga Lakukan Monopoli Pasar

    Dokumen Tak Lengkap, KPPU Tunda Sidang Google yang Diduga Lakukan Monopoli Pasar

    Whats New
    Bos Bulog Ungkap Alasan Mengapa RI Bakal Akuisisi Sumber Beras Kamboja

    Bos Bulog Ungkap Alasan Mengapa RI Bakal Akuisisi Sumber Beras Kamboja

    Whats New
    Luhut Bantah Negara Tak Mampu Biayai Program Makan Siang Gratis

    Luhut Bantah Negara Tak Mampu Biayai Program Makan Siang Gratis

    Whats New
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com