Pedagang Beras Coba Kekuatan Bulog

”Dengan kondisi ini, seharusnya bisa ditelusuri apa yang sebenarnya terjadi di Cipinang. Apakah produksi beras di sekitar pantura (pantai utara), sebagai pemasok Cipinang, bermasalah. Apakah ada pemusatan stok oleh pedagang. Jika ini yang terjadi, Kepala Stasiun Cipinang harus tahu kelakuan para pedagang di sana,” tutur Bustanul.

Dari Karawang, Jawa Barat, dilaporkan, merebaknya serangan hama memicu penurunan rata-rata produksi di sana. Hingga Senin (30/8), produktivitas lahan di lumbung padi itu 6,76 ton gabah kering panen (GKP) per hektar, turun dibandingkan produktivitas musim lalu yang mencapai 7,32 ton GKP per ha.

Kondisi itu menjadi ancaman serius bagi pencapaian target produksi 1,37 juta ton GKP tahun ini. Hingga periode yang sama, total produksi 915.634 ton GKP atau 66,8 persen target. Masih ada 67.255 ha sawah yang akan dipanen hingga akhir tahun 2010. Namun, dengan produktivitas yang kurang dari 7 ton per ha, target produksi sulit dicapai.

Wereng batang coklat menjadi hama utama yang memicu penurunan tersebut. Dinas Pertanian Karawang mencatat, luas serangan mencapai 5.288 ha, sekitar 4.000 ha berskala ringan dan 129 ha gagal panen.

Gangguan pada produksi di pantura Jawa ini diduga yang jadi penyebab pedagang beras bermain dengan menahan stok beras mereka. Ada ekspektasi harga beras akan semakin tinggi lagi di waktu mendatang. Produksi pangan di tingkat dunia juga diperkirakan akan terganggu.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Global Food Security Crisis David Nabarro belum lama ini mengatakan, terjadi ancaman penurunan produksi beras di enam negara Asia produsen beras, termasuk Indonesia. Hal ini dipicu kenaikan suhu udara di kawasan sentra produksi beras.

Berkenaan dengan stok beras yang banyak di pedagang beras, Bustanul menyarankan agar Perum Bulog lebih dekat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Stasiun Cipinang. Ini dilakukan untuk melihat apakah jumlah situasi pasar dan para pelakunya. ”Apakah supplier Bulog saat ini telah main sendiri. Jika jumlah pemasok berkurang, bisa dipastikan terjadi pemusatan harga yang tak sehat,” ujarnya.

Apabila hal itu terjadi, menurut Bustanul, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa mulai bergerak, melihat apakah ada kolusi harga. ”Kalau ada kolusi harga, itu sudah masuk ranah hukum. KPPU bisa turun tanpa harus menunggu laporan, tetapi mengumpulkan data karena ada persaingan yang tidak sehat,” katanya. (Tim Kompas)