Harga BBM Naik, PDI-P dan PKS Tak Sreg

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi PDI-P dan PKS DPR RI tak sreg dengan wacana kenaikan harga BBM yang dilontarkan pemerintah dalam merespon kenaikan harga minyak dunia hingga 117 dollar AS per barrel. Menurut keduanya, opsi ini tak tepat karena justru akan mencekik masyarakat kalangan menegah ke bawah.

"Kenaikan harga kan itu opsi baru. Itu agenda baru. Ya mbok kalau pembatasan, pembatasan dulu karena dampak dari rencana pembatasan saja sangat konkrit. Kalau ingin menaikkan ya silahkan tapi jangan dimasukkan seolah semua mau diselesaikan. Ini kan menurut saya kurang fair. Lho kok memunculkan opsi lain," ungkap Anggota Komisi VII DPR RI Effendy Simbolon dari Fraksi PDI-P di ruang fraksi, Selasa (8/3/2011).

Menurut Effendy, pemerintah hanya terkesan melakukan politik zigzag dengan wacana baru ini padahal usulan pembatasan BBM bersubsidi pun belum tuntas. Namun demikian, fraksinya masih akan mendengar terlebih dulu paparan pemerintah terkait usulan ini.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menegaskan, wacana kenaikan harga BBM ini harus dikaji secara mendalam dan pemerintah harus memiliki kesiapan yan sungguh-sungguh. "Karena bila ada kesalahan dalam kebijakan maupun teknis implementasinya akan mengakibatkan gejolak sosial yang tak terkendali. Apalagi kalau kebijakan mendekati bulan Juni, rentan dengan inflasi, di mana ada beberapa rutinitas masyarakat pada saat itu, seperti musim panen, kenaikan kelas sehingga harga-harga bisa tak terkendali," katanya di ruangan Fraksi PKS.

Oleh karena itu, menurut Mustafa, pemerintah harus melakukan konsolidasi internal terlebih dahulu untuk memastikan manajemen selanjutnya berjalan baik agar kebijakan itu nantinya tidak malah mempersulit masyarakat yang sejak awal justru ingin dilindungi.

Anggota Komisi VII dari Fraksi PKS Shohibul Iman mengatakan, sikap PKS masih akan ditentukan setelah mendengarkan paparan dari pemerintah siang ini dalam rapat kerja dengan komisi. Ada dua pertimbangan pokok yang ditekankan PKS dalam menghasilkan sikap.

"Pertama bahwa subsidi harus jatuh betul-betul kepada yang berhak. Kedua, bagi yang tak berhak, kita pertimbangkan agar mereka tak terbebani keharusan untuk membayar BBM yang terlalu besar. Misalnya sekarang kan harus bayar Rp 8.000. Kita usulkan ada BBM nonsubsidi dengan harga Rp 6.000 misalnya. Persoalannya bukan jadi enggak jadi, tapi bagaimana dua hal tadi jadi pertimbangan. Kalau nanti tak ada opsi untuk keringanan, kita akan lihat potensi kemampuan kita untuk memberikan subsidi lebih besar lagi," ungkapnya.