Rumah Seharga Rp 26 Juta Bakal Dibangun 1000 Unit

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - PT Cipta Griya Sarana Asri, pengembang rumah murah di Balikpapan, Kalimantan Timur, optimistis bisa melanjutkan pembangunan proyek 1.000 unit rumah sejahtera tapak di kawasan Batakan, Balikpapan Timur. Pembiayaan kredit kepemilikan rumah sejahtera tapak (RST) seharga Rp 26 juta ini menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

"Memang, belum keluar aturan teknis atau surat keputusan bersama menteri-menteri mengenai rumah murah. Namun, yang kami gunakan untuk kredit kepemilikan adalah FL PP yang sudah dijalankan pemerintah," kata Karel Soekma Jaya, Direktur Utama PT Cipta Griya Sarana Asri, Minggu (31/7/2011) di Balikpapan.

Bahkan, lanjut Karel, telah ada lima bank yang siap menyalurkan kredit FLPP, yakni BTN, BTN Syariah, Bukopin, Bank Kaltim, dan Bank Jabar Banten. Syarat untuk mendapat FLPP antara lain gaji pokok tidak melebihi Rp 2,5 juta per bulan, dan pokok kredit maksimal Rp 80 juta. Dengan RST yang hendak dibuat PT Cipta seharga Rp 26 juta per unit, Karel yakin FLPP bisa dengan mudah didapat.

Peminat tinggi

Sejak mengumumkan pembangunan RST beberapa pekan lalu, warga Balikpapan langsung merespons. Telah terdaftar sekitar 4.500 peminat, alias jauh melebihi jumlah unit RST. Dengan cicilan per bulan Rp 300.000 dan tanpa uang muka, hal itu merupakan sesuatu yang dicari warga Balikpapan kelas menengah ke bawah.

Rangka rumah tipe 36 di atas lahan 108 meter persegi ini terbuat dari baja ringan model knock down. Dindingnya dari bahan fiber semen (kalsibot) dan beratap genteng metal.

Menurut Karel, harga rumah bisa hanya Rp 26 juta karena pihaknya menghibahkan 1,4 hektar lahan. Dengan kata lain, ia sebenarnya rugi jika menjalankan. Namun, ada tujuan yang hendak dicapai, yakni menunjukkan kepada pemerintah bahwa ada developer mau dan bisa membangun rumah untuk warga miskin non-PNS. Selama ini hanya PNS yang diperhatikan pemerintah.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Kota dan Perumahan Balikpapan, Heri Misnoto, mengingatkan, pemerintah pusat sebenarnya belum mengeluarkan landasan hukum dan petunjuk teknis program rumah murah. Developer jangan terburu-buru yakin akan mendapat kucuran dana dari pemerintah.

"Itu baru tentang aturannya. Belum lagi tentang bagaimana kesiapan sarana dan prasarana. Kemudian, tentang seleksi siapa saja yang bisa mendapat perumahan tersebut. Kami rasa akan sulit, karena harus mengeliminasi banyak orang," ujar Heri. (PRA)