Dahlan Iskan: Tanggung Jawab Itu Ibarat Racun!

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada saat pengumuman perombakan susunan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II atau KIB II, Selasa (18/10/2011) malam tadi, Dahlan Iskan memilih menyaksikan pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari layar kaca di kantornya di Gedung PT PLN lantai 9, Kebayoran, Jakarta Selatan. Sejak pukul 18.00 WIB, sejumlah wartawan media cetak dan elektronik menyambangi Dahlan, yang didampingi istri dan puluhan karyawan bidang kehumasan PLN.

Sesaat setelah namanya disebut Presiden sebagai nakhoda baru Kementerian BUMN sebagai pengawas 142 BUMN, Dahlan terlihat biasa saja. Meskipun demikian, Dahlan, yang sebelumnya menjabat Dirut PT PLN ini, mengungkapkan bahwa yang juga sangat penting dalam membenahi BUMN antara lain bagaimana menghilangkan intervensi terhadap perusahaan milik negara.

Berikut petikan wawancara dengan Dahlan seusai menyaksikan pengumuman struktur baru menteri KIB II hasil perombakan:

Tanya: Apa agenda yang harus dijalankan dalam 100 hari pertama memimpin Kementerian BUMN.

Dahlan: Saya sebenarnya kurang sepakat soal ukuran kinerja 100 hari pertama. Saya lebih suka apa yang harus saya lakukan sampai dengan akhir tahun 2011 ini saja dulu. Yang prioritas dibenahi saat ini adalah pengurangan hingga 50 persen kegiatan surat-menyurat pembuatan laporan dan rapat-rapat yang tidak penting.

Saat ini, surat-menyurat, laporan, dan dari BUMN ke Kementerian BUMN terlalu banyak sehingga kerja perusahaan BUMN tidak berlangsung efektif. Percuma membuat laporan terlalu banyak, tetapi tidak pernah dibaca; rapat terlalu sering, tetapi belum tentu ada hasilnya.

Tanya: Hingga kini stigma negatif terhadap BUMN masih saja berkembang. Apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi masih kentalnya BUMN dari intervensi politik dan kepentingan kelompok tertentu?

Dahlan: Intervensi politik, intervensi dari Kementerian BUMN terhadap perusahaan milik negara, harus dikurangi karena intervensi korporasi sudah tidak zaman lagi. Direksi BUMN harus kerja keras dan mampu menghadang intervensi itu. Kalau ada direksi yang tidak sanggup menjaga dirinya dari intervensi, lebih baik mundur.

Tanggung jawab sebagai Menteri BUMN cukup besar karena itu harus terus berupaya membenahi kinerja BUMN karena banyak yang masih merugi. Untuk itu, diperlukan kebersamaan, baik dengan Wakil Menteri BUMN Mahmudin Yasin, maupun para deputi, dalam merumuskan kebijakan yang intinya membenahi semua sektor BUMN.

Tanya: Bagaimana jika masih ada direksi BUMN yang "bermain-main" atau bersinggungan dengan politisi.