Tumbuhnya Kelas Menengah yang Optimistis

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pembangunan wisma atlet di Palembang (Sumatera Selatan), dugaan penyuapan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta kekisruhan menjelang perombakan kabinet telah membawa ketegangan antarelite yang memuncak pada 2011. Kondisi ini membuat masyarakat makin bosan terhadap perilaku elite politik. Kejenuhan ini tecermin dari pandangan mereka yang negatif terhadap citra dan kinerja pemimpin atau lembaga-lembaga negara. Menteri-menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk partai politik, dianggap paling bertanggung jawab terhadap kondisi politik dan ruwetnya pemberantasan korupsi.

Lemahnya penyelenggara negara dalam menjalani fungsinya membuat ketidakpuasan publik meningkat, termasuk terhadap kepala pemerintahan.

Jika pada akhir tahun 2006 ketidakpuasan atas kinerja presiden disuarakan 49,7 persen responden, sekarang menjadi 68,9 persen. Demikian juga terhadap organ-organ kenegaraan lain, seperti lembaga legislatif dan yudikatif, terjadi peningkatan ketidakpuasan secara signifikan. Pandangan tetap positif hanya diapresiasikan kepada Tentara Nasional Indonesia. TNI dipandang memiliki kerja paling jelas dan pasti di antara lembaga-lembaga kenegaraan lain sehingga masyarakat menilai positif TNI.

Menipisnya harapan masyarakat terhadap penyelenggara negara juga tergambar dari ketidakyakinan terhadap peran pemerintah pada tahun 2012 dalam mengatasi persoalan di bidang perekonomian, politik, hukum, dan kesejahteraan. Dalam bidang kesejahteraan, misalnya, ketidakyakinan kepada pemerintah disuarakan 53 persen responden.

Berkembangnya sikap optimistis di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat kepada negara mencerminkan ambiguitas situasi, yang kalau tidak disikapi hati-hati akan memantulkan sikap politik yang keras.

Di balik sifat hedonistis dan konsumtif, kelas menengah kritis yang sedang tumbuh sewaktu-waktu mampu mewujudkan kreativitasnya dengan melakukan perubahan besar, termasuk menentukan siapa yang layak dan pantas mengatur negeri ini. (Bambang Setiawan/Litbang Kompas)