44.000 Alat Konversi Gas

Jakarta, Kompas - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan akan segera merealisasikan program pengalihan bahan bakar minyak menuju bahan bakar gas untuk angkutan umum. Sebanyak 44.000 alat konversi akan dibagi kepada angkutan umum.

Menurut Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo saat dihubungi, Minggu (8/1) di Jakarta, pemerintah sedang mempersiapkan pembangunan infrastruktur bahan bakar gas (BBG) untuk angkutan umum di wilayah Jawa. ”Untuk wilayah Bali, pelaksanaan program konversi ini masih terkendala tidak adanya jaringan pipa gas,” katanya.

Rencananya, pemerintah akan membangun 110 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) untuk wilayah Jawa. Dari total jumlah stasiun pengisian itu, 19 SPBG berlokasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

”Jadi nantinya, gas dari pipa akan dialirkan ke stasiun induk (mother station), lalu diangkut dengan truk menuju stasiun-stasiun pengisian bahan bakar gas (daughter station),” ujarnya.

Sebagai tahap awal, pemerintah berencana membagikan 44.000 alat konversi (converter kit) bagi angkutan umum di Jawa. Harga alat konversi itu Rp 12 juta sampai Rp 15 juta per unit. Ribuan alat konversi itu akan diproduksi PT Dirgantara Indonesia ataupun diimpor. ”Yang penting, alat konversi itu sesuai standar internasional, sekaligus untuk mengembangkan industri nasional,” kata Widjajono.

Selain itu, pemerintah akan segera menaikkan harga gas alam terkompresi (CNG) untuk transportasi dari Rp 3.100 per liter setara premium menjadi Rp 4.100 per liter setara premium. Kenaikan harga BBG itu akan menambah margin keuntungan sehingga diharapkan dapat mendorong pemain pasar di hulu dan hilir migas untuk memasok gas bagi sektor transportasi.

Sementara harga vi-gas (LGV) direncanakan akan ditetapkan Rp 5.600 per liter setara premium. Dengan demikian, pemerintah akan memberi subsidi Rp 1.000 per liter setara premium karena harga keekonomian LGV adalah Rp 6.600 per liter setara premium. ”LGV atau vi-gas ini lebih fleksibel, seperti elpiji, tidak tergantung pipa, pasokannya bisa diimpor, dan hanya butuh investasi untuk tangki pengisiannya,” katanya.

Pemerintah menargetkan program konversi BBM ke gas ini bisa terealisasi di seluruh wilayah di Indonesia tahun 2014 agar subsidi BBM bisa dihapus. ”Jadi, nantinya penerimaan negara dari migas yang Rp 270 triliun tidak akan habis untuk subsidi BBM, tetapi bisa digunakan untuk membuat Indonesia lebih baik, mengentaskan rakyat dari kemiskinan, membuat daerah-daerah lebih maju, membangun infrastruktur, dan meningkatkan kemampuan nasional, termasuk membuat lebih banyak pesawat dan senjata sendiri,” ujarnya. Subsidi BBM tahun 2012 ditetapkan Rp 123,599 triliun.

Secara terpisah, pengamat energi Fabby Tumiwa menyatakan, pemerintah dinilai tidak siap dalam melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi ataupun konversi BBM ke gas. ”Pengalihan BBM ke gas itu merupakan langkah yang bagus, tetapi itu merupakan program jangka panjang, butuh waktu 2-3 tahun, tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat,” ujarnya.

Pemerintah semestinya merumuskan paket kebijakan reformasi subsidi yang komprehensif, termasuk penetapan tahapan penghapusan subsidi energi dan program kompensasi bagi masyarakat berpenghasilan terbatas agar daya belinya tidak berkurang. Jadi, semestinya harga BBM bersubsidi dinaikkan secara terbatas dan pada saat bersamaan pemerintah mempersiapkan program pengalihan BBM ke gas dan paket kompensasinya.

Pengawasan tegas

Lucky A Lontoh, pemerhati energi dari International Institute for Sustainable Development, menegaskan, pembatasan penggunaan BBM jenis premium bersubsidi di Jawa-Bali yang mulai diberlakukan April 2012 membutuhkan kinerja pengawasan dan penegakan hukum lebih keras dan tegas.

Karena dalam pembatasan itu, premium bersubsidi masih dapat disediakan secara luas dengan hanya mempersempit penggunaan pada kendaraan sepeda motor, layanan umum, dan angkutan umum.

”Langkah terbaik sebenarnya adalah melepaskan harga BBM pada mekanisme pasar agar konsumen dapat menimbang berdasarkan kualitas dan kebutuhan,” ucap Lucky.

Ia menjelaskan, hal itu bertujuan meminimalkan upaya penyalahgunaan BBM bersubsidi yang harganya timpang dibandingkan dengan BBM nonsubsidi. Untuk menyukseskan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi, menurut dia, diperlukan peningkatan kekuatan pengawasan dan penegakan hukum.

”Sejauh mana kekuatan pengawasan distribusi dan kepatuhan hukum, ini yang harus dipersiapkan, tapi sulit. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana BBM bersubsidi bisa dikontrol setelah keluar dari SPBU. Efektivitas pengawasan hanya bisa dijamin sebatas SPBU,” ujarnya.

Seperti diberitakan, (Kompas, 6 Januari 2012), Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan program pembatasan BBM bersubsidi diterapkan di Jawa-Bali per 1 April 2012. Di Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua berlaku tahun 2013 dan 2014. Hanya angkutan umum, pelayanan umum, dan sepeda motor yang berhak memakai BBM subsidi.(evy/TRA/(ICH)