Pengembang Mengaku Rugi Sampai Rp 2 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pengembang mengaku mengalami kerugian sampai Rp 2 miliar akibat mandeknya pembiayaan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Hal itu mengemuka berdasarkan laporan para pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

"Berdasarkan laporan dari DPD Apersi se-Indonesia, nilai bunga kredit modal kerja maupun kredit konstruksi yang ditanggung pengembang sebesar Rp 1 sampai Rp 2 Miliar setiap provinsi," kata ketua DPP Apersi, Eddy Ganefo, kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (1/2/2012).

Eddy menyebutkan, selain kerugian tersebut, penghentian FLPP juga menyebabkan akad KPR untuk unit rumah sejahtera tapak banyak tertunda. Rangkuman data Apersi menyebutkan, akad rumah tertunda di Jawa Barat sebanyak 2.124 unit, di Banten 2.726 unit, di Jawa Timur mencapai 3.217 unit, Riau, Lampung, serta Sumatera Selatan rata-rata mencapai 500 unit rumah.

"Ini membuat likuiditas keungan pengembang yang tergolong mikro kecil dan menengah menjadi terganggu. Belum lagi beban bunga yang harus ditanggungnya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan, Program FLPP yang dijanjikan Kementrian Perumahan Rakyat akan berjalan kembali pada akhir Februari ini. Hal itu dikemukakan pada rapat dengar pendapat Kemenpera dengan Komisi V DPR RI di Komplek DPR, Selasa (1/2/2012) kemarin. Pada dengar pendapat itu DPR mendesak pemerintah segera menyelesaikan perjanjian kerja sama operasional (PKO) penyaluran kredit rumah subsidi dengan bank-bank penyalur.

"Penundaan ini mengakibatkan banyak kerugian. Tidak saja bagi pengembang, tapi juga konsumen. Kepercayaan publik kepada pengembang dan juga Kemenpera akan merosot bila terus seperti ini," kata anggota Komisi V DPR RI, Hetifah Sjaifudian.