Golkar dan PKS Diharap Tak Berubah Sikap

JAKARTA, KOMPAS.com -- PDI-Perjuangan mengapresiasi pernyataan sikap Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera yang semalam menyatakan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Saya berharap sikap yang sama juga ditunjukan pada saat Sidang Paripurna hari Jumat (30/3/2012) sore ini, yaitu tetap menolak kenaikan harga BBM," ujar anggota Fraksi PDI-P Rieke Dyah Pitaloka, di sela-sela sidang.

Menurut dia, keputusan DPR-lah yang bisa berimplikasi apakah pemerintah bisa membuat keputusan naik atau tidak harga BBM. "Hal ini terutama terkait dengan fungsi DPR dalam hal legislasi dan budgeting yang diamanatkan dalam UUD 1945. Jadi, sebetulnya DPR pemegang kunci kenaikan BBM bisa terjadi atau tidak. karena DPR memiliki hak menentukan besaran subsidi BBM," tutur Rieke.

DPR, menurut Rieke, juga memiliki hak mengubah materi Undang-Undang APBN menjadi UU APBN-P  yang bisa berindikasi pada keputusan kenaikan BBM.

"Saya berharap keputusan terhadap isu BBM pada Sidang Paripurna DPR, hari ini dilakukan secara voting terbuka. Jika fraksi-fraksi serius menolak kenaikan BBM, maka materi paripurna yang harus disepakati adalah tidak mencabut Pasal 7 ayat 6 UU 22 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa harga jual BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan," kata Rieke.

Oleh karena itu, kata Rieke, sikap Partai Golkar dan PKS harus sama. "Jangan kata dan perbuatan berbeda," ujarnya.