BLSM Rawan Jadi Mainan Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM sangat rawan dijadikan mainan untuk kepentingan politik oleh kelompok-kelompok tertentu.  

"Ada konflik kepentingan pemerintah atau penguasa dalam perencanaan BLSM pada RAPBN-P 2012," kata peneliti dari Megawati Institute, Muhammad Islam, dalam diskusi Diskusi "Akuntablitas Kenaikkan Harga BBM" di Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK) di Jakarta, Jumat (30/3/2012).  

Muhammad Islam menilai, hitung-hitungan BLSM dan rencana kenaikkan harga bahan bakar minyak(BBM) kurang bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah mengatakan, subsidi BBM pada APBN akan melonjak dari Rp 123,6 triliun menjadi Rp 178,7 triliun.

Besaran pembengkakannya mencapai Rp 55,1 triliun.  Namun, pemerintah menutupi tambahan pendapatan lain.  

Pemerintah mendapat penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 54 triliun dan pajak perdagangan internasional Rp 5 triliun. Jika digunakan untuk menutup subsidi Rp 55,1 triliun, masih ada sisa Rp 3,9 triliun. "Dengan begitu, tak perlu menaikkan harga BBM. Tanpa menaikkan harga BBM, APBN tidak akan jebol," katanya.  

"Di luar itu, ada tambahan anggaran BLSM dan subsidi angkutan umum Rp 30,5 trilun.  Jika harga BBM tak jadi dinaikkan, semestinya program itu tidak perlu dianggarkan dalam APBN," katanya.