Pemerintah Mestinya Tanggung Biaya Transportasi

SEMARANG, KOMPAS.com - Di tengah kegalauan masyarakat bawah mengenai naiknya harga-harga kebutuhan bahan pokok, pemerintah sebaiknya menanggung ongkos transportasi logistik sembilan bahan pokok. Transportasi logistik yang ditanggung tu mulai dari pusat produksi hingga ke sentra penjualan di kota-kota sekitarnya.

"Kebijakan pemerintah hendak menaikkan harfga bahan bakar minyak itu sangat erat kaitan dengan biaya transportasi yang ditanggung oleh petani maupun pedagang bahan pokok di pedesaan. Kalau harga BBM naik, otomatis ongkos transportasi paling awal naik yang efeknya merembet ke harga bahan pangan," kata Kepala Laboratorium Transportasi Fakultas Teknik Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, Rabu (4/42012) di Semarang, Jawa Tengah.

Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah SBY sebaiknya membagi dana kompensasi tidak harus dalam bentuk bantuan tunai langsung. Ada dana yang bisa dialihkan untuk kompensasi biaya transprotasi barang kebutuhan pokok.

Solusi penjaminan biaya transportasi bahan pokok penting seperti beras, juga bahan-bahan yang dibutuhkan masyarakat kelas menengah ke bawah akan memastikan masyarakat membeli bahan kebutuhan pokok sama dengan harga di tingkat produsen.

Untuk memastikan biaya transportasi tepat sasaran, pemerintah dapat mendayagunakan pihak-pihak ketiga yang dipercaya dapat mengoperasikan sektor transportasi. Seperti pihak swasta yang berpengalaman atau bisa pula menggandeng badan usaha milik negara seperti PT Kereta Api Indonesia, PT Merpati, Perum DAMRI, PT Pos dan PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

Djoko menyatakan, optimalisasi sarana milik BUMN itu tentunya disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing, seperti angkutan barang pokok di Jawa bisa memanfaatkan sarana kereta api yang selama ini hanya sebatas mengangkut perpindahan orang.