Nelayan Kurang Mendapat Perhatian
Demikian benang merah pendapat dari kalangan praktisi dan pemerhati perikanan, di Jakarta, Senin (9/4). Pendapat ini berkenaan dengan nasib nelayan di Tanah Air yang semakin terpuruk karena berbagai persoalan. Nilai tukar nelayan terus menurun dari waktu ke waktu.
Secara terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, kemarin, menegaskan, pihaknya mendorong pengembangan mata pencarian alternatif bagi nelayan, yakni ke sektor perikanan budidaya dan pengolahan ikan. Nelayan kecil banyak yang menganggur dan tidak bisa melaut, antara lain, karena cuaca buruk dan peralatan minim.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri mengemukakan, sektor perikanan saat ini mengalami tiga bahaya besar. Pertama, peningkatan pengangguran karena nelayan semakin sulit melaut. Kebijakan penguatan nelayan hingga kini masih minim.
Kedua, arus impor ikan yang masuk ke Indonesia dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga lokal memukul daya saing nelayan. Ironisnya, ikan impor yang masuk ke Indonesia diduga kuat berasal dari Indonesia. Beberapa jenis ikan impor asal Thailand dan Vietnam yang marak masuk, seperti ikan kembung dan layang, sudah sulit ditemukan di perairan negara-negara tersebut.
Tahun ini, pemerintah memproyeksikan impor ikan naik 35 persen, dari 450.000 ton pada 2011 menjadi 610.000 ton.
Ketiga, penangkapan ikan ilegal yang merajalela. Ketertinggalan teknologi dan alat tangkap kapal nelayan membuat daya jelajah nelayan tidak optimal. Lemahnya daya saing kapal dalam negeri membuat perairan Indonesia rawan dimasuki nelayan asing untuk menguras sumber daya ikan.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, jumlah kapal nelayan tercatat 345.988 unit, sebanyak 343.650 unit atau 99,32 persen berupa kapal kecil berbobot mati di bawah 30 ton dengan daya jelajah di bawah 12 mil (19,2 kilometer).
Tahun 2011, selepas perombakan kabinet serta pergantian Menteri Kelautan dan Perikanan dari Fadel Muhammad menjadi Sharif Cicip Sutardjo, pemerintah menggulirkan kebijakan baru, yakni industrialisasi kelautan dan perikanan. Namun, kebijakan itu masih menitikberatkan pada industri hilir.
Di sejumlah sentra produksi, seperti Maluku dan Sulawesi, nelayan terpaksa membuang hasil tangkapan yang berlimpah setiap musim panen ikan karena tidak terserap oleh industri pengolahan. Belum tercipta sistem logistik perikanan yang memasok bahan baku secara kontinu dari sentra produksi di wilayah Indonesia timur ke sentra pengolahan di Jawa.
Sementara itu, program bantuan 1.000 kapal nelayan berbobot mati 30 ton senilai Rp 1,5 triliun untuk periode 2010-2014 dinilai salah kaprah. Program modernisasi kapal nelayan itu diprioritaskan untuk nelayan di perairan Jawa yang sudah mengalami penangkapan berlebih (overfishing).
Berdasarkan pantauan Kompas, kapal bantuan Inka Mina belum sepenuhnya bisa beroperasi. Kelompok nelayan penerima bantuan harus mengeluarkan biaya tambahan hingga ratusan juta untuk perbaikan dan penambahan alat agar kapal layak beroperasi.
Di Brebes, Jawa Tengah, Kapal Inka Mina 158 yang diserahterimakan ke Koperasi Serba Usaha Sumber Ikan sejak Desember 2011 hingga kini tidak beroperasi. Kapal berbobot 32 ton senilai Rp 1,5 miliar itu belum memiliki kelengkapan surat dokumen berupa gross acte dan surat izin penangkapan ikan sebagai syarat melaut.
Menurut Ketua Koperasi Serba Usaha Sumber Ikan Akhmad Muttaqin, pihaknya harus mengeluarkan biaya Rp 250 juta untuk penambahan alat tangkap. Tanpa peralatan memadai, nelayan berpotensi rugi karena biaya melaut untuk kapal itu mencapai Rp 60 juta per trip.
Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Yusuf Solichien menilai, kebijakan nasional hingga kini belum berpihak pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Pembangunan di negeri bahari masih berorientasi pada darat. Ini tecermin dalam ketimpangan politik anggaran.
Tahun 2012, anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 6,9 triliun. Dari segi sarana produksi, selama ini nelayan tidak pernah memperoleh subsidi untuk memperkuat daya saing perikanan. Ini berbeda dengan sektor pertanian yang tahun ini memperoleh subsidi pupuk Rp 14 triliun dan benih Rp 0,1 triliun.
Penyediaan infrastruktur pendukung perikanan juga masih lemah. Jumlah stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) dan kios pengisian solar nelayan (SPDN) hanya 250 unit, sedangkan pangkalan pendaratan ikan lebih dari 800 unit.
Minimnya SPBN dan SPDN membuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tersendat. Tahun 2011, alokasi BBM bersubsidi bagi sektor perikanan 1,75 juta kiloliter (kl), yang tersalurkan hanya 720.000 kl.
Daya saing sektor perikanan semakin sulit terkejar karena nelayan Tanah Air yang didominasi oleh nelayan tradisional dan kecil yang tidak dilengkapi teknologi penangkapan ikan, kapal, dan alat komunikasi yang memadai. Keterbatasan sarana juga memicu nelayan rawan menghadapi kecelakaan di laut.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB Arif Satria mengingatkan, industrialisasi perikanan masih ditandai dengan kesulitan bahan baku. Untuk itu, konsep industrialisasi seharusnya dimaknai sebagai peluang untuk mendorong produksi perikanan tangkap dan budidaya.
Untuk itu, dibutuhkan dukungan lintas kementerian dengan memperkuat infrastruktur di daerah. Selain itu, nelayan juga perlu didorong mencari mata pencarian alternatif ketika cuaca tidak memungkinkan untuk melaut. Langkah politik untuk menyejahterakan nelayan didasari paradigma nelayan adalah pelaku penting dalam suplai pangan protein yang diperlukan bangsa ini.
”Semestinya nelayan dianggap sebagai pelaku strategis sebagaimana petani karena berjasa menyediakan pangan serta punya peran secara geopolitik untuk menjaga laut dari pencurian ikan,” ujar Arif.
Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan, daya dukung perikanan tangkap terus menurun seiring merosotnya populasi ikan. Fenomena itu juga terjadi di seluruh dunia.
Terkait itu, pihaknya mendorong pengembangan mata pencarian alternatif bagi nelayan, yakni ke sektor perikanan budidaya dan pengolahan ikan. Kebijakan industrialisasi perikanan diarahkan untuk memberdayakan keluarga nelayan pada sektor hulu-hilir perikanan.
”Nelayan yang tidak bisa melaut akan diberdayakan untuk usaha budidaya dan pengolahan ikan sebagai alternatif mata pencarian,” ujar Cicip saat dihubungi Kompas, Senin.
Kendala yang masih menghadang adalah masalah permodalan dan BBM. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendorong BUMN menggulirkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) guna membantu permodalan nelayan dan pembudidayaan.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
