Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI Diminta Konsultasi dengan DPR

Kompas.com - 19/07/2012, 18:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia diminta berkonsultasi terlebih dulu dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memberikan bantuan pinjaman kepada International Monetery Fund atau IMF. Meski bisa mengucurkan tanpa berkonsultasi dengan Dewan, langkah konsultasi dinilai diperlukan agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

"Supaya ini tidak menimbulkan kekisruhan di belakang hari, lebih baik BI membicarakannya terlebih dulu dengan Komisi XI," kata Wakil Ketua DPR Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Matta di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis ( 20/7/2012 ).

Anis menilai positif langkah Indonesia yang akan membantu IMF. Pasalnya, Indonesia pernah dibantu ketika krisis moneter tahun 1998 . Apalagi, kata dia, bantuan itu tidak diambil dari APBN.

"Sepanjang tidak gunakan APBN, saya kira tidak ada masalah. Itu kan sama saja dengan BI mengintervensi pasar," pungkas Sekretaris Jenderal PKS itu.

Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan kepada IMF. Dana yang akan diberikan sebesar 1 miliar dollar AS. Indonesia berharap IMF tak hanya menggunakan pinjaman ini untuk membantu negara-negara di Eropa, tetapi juga di Asia dan Afrika.

Hatta beralasan, bantuan yang digunakan untuk mengatasi krisis di Eropa turut memiliki implikasi bagi perekonomian nasional. "Bantuan itu penting agar ekonomi dunia sehat. Kalau ekonomi sehat, semua menjadi sehat, termasuk Indonesia. Kalau situasi semakin memburuk, maka pertumbuhan kita terganggu," kata Hatta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bakal Jalankan Program Penjaminan Polis, LPS: Tugas Berat

Bakal Jalankan Program Penjaminan Polis, LPS: Tugas Berat

Whats New
Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Menperin Sebut Dumping Jadi Salah Satu Penyebab PHK di Industri Tekstil

Whats New
Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Data Terbaru Uang Beredar di Indonesia, Hampir Tembus Rp 9.000 Triliun

Whats New
Jadi BUMN Infrastruktur Terbaik di Indonesia, Hutama Karya Masuk Peringkat Ke-183 Fortune Southeast Asia 500

Jadi BUMN Infrastruktur Terbaik di Indonesia, Hutama Karya Masuk Peringkat Ke-183 Fortune Southeast Asia 500

Whats New
Mendag Zulhas Segera Terbitkan Aturan Baru Ekspor Kratom

Mendag Zulhas Segera Terbitkan Aturan Baru Ekspor Kratom

Whats New
Manfaatnya Besar, Pertagas Dukung Integrasi Pipa Transmisi Gas Bumi Sumatera-Jawa

Manfaatnya Besar, Pertagas Dukung Integrasi Pipa Transmisi Gas Bumi Sumatera-Jawa

Whats New
Soal Investor Khawatir dengan APBN Prabowo, Bos BI: Hanya Persepsi, Belum Tentu Benar

Soal Investor Khawatir dengan APBN Prabowo, Bos BI: Hanya Persepsi, Belum Tentu Benar

Whats New
Premi Asuransi Kendaraan Tetap Tumbuh di Tengah Tren Penurunan Penjualan, Ini Alasannya

Premi Asuransi Kendaraan Tetap Tumbuh di Tengah Tren Penurunan Penjualan, Ini Alasannya

Whats New
Hidrogen Hijau Jadi EBT dengan Potensi Besar, Pemerintah Siapkan Regulasi Pengembangannya

Hidrogen Hijau Jadi EBT dengan Potensi Besar, Pemerintah Siapkan Regulasi Pengembangannya

Whats New
Rupiah Masih Tertekan, Bank Jual Dollar AS Rp 16.600

Rupiah Masih Tertekan, Bank Jual Dollar AS Rp 16.600

Whats New
Freeport Akan Resmikan Smelter di Gresik Pekan Depan

Freeport Akan Resmikan Smelter di Gresik Pekan Depan

Whats New
Akhir Pekan, IHSG Mengawali Hari di Zona Hijau

Akhir Pekan, IHSG Mengawali Hari di Zona Hijau

Whats New
Ini Kendala Asuransi Rumuskan Aturan Baku Produk Kendaraan Listrik

Ini Kendala Asuransi Rumuskan Aturan Baku Produk Kendaraan Listrik

Whats New
Dokumen Tak Lengkap, KPPU Tunda Sidang Google yang Diduga Lakukan Monopoli Pasar

Dokumen Tak Lengkap, KPPU Tunda Sidang Google yang Diduga Lakukan Monopoli Pasar

Whats New
Bos Bulog Ungkap Alasan Mengapa RI Bakal Akuisisi Sumber Beras Kamboja

Bos Bulog Ungkap Alasan Mengapa RI Bakal Akuisisi Sumber Beras Kamboja

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com