Anggaran Kesehatan Lebih Kecil Dari Subsidi BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati menilai bahwa anggaran pemerintah untuk kesehatan dianggap lebih kecil dari subsidi bahan bakar minyak (BBM). Nilai tersebut dianggap tidak adil bagi masyarakat miskin.

"Saya prihatin, anggaran kesehatan justru lebih kecil dibanding anggaran untuk subsidi BBM. Padahal subsidi BBM tersebut tida semua dirasakan oleh seluruh masyarakat miskin," kata Okky saat diskusi "Indonesia Menuju Era Badan Penyelenggara Jaminan Sosial" di kantor BPK Jakarta, Kamis (27/9/2012).

Saat ini, pemerintah sedang mengalokasikan anggaran Rp 25 triliun untuk investasi awal Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Lembaga tersebut sebagai penjamin sosial kesehatan masyarakat di masa depan.

Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp 163 triliun. Menurut Okky, anggaran tersebut dinilai tidak adil karena jumlahnya tidak sebanding, padahal sama-sama untuk rakyat miskin.

"Tapi bantuan untuk kesehatan ini memang bisa dirasakan oleh masyarakat miskin. Kalau subsidi BBM, tidak semua masyarakat miskin bisa menikmati," jelasnya.

Sehingga ia mendesak agar pemerintah menaikkan anggaran untuk BPJS tersebut. Menurutnya, jumlah anggaran tersebut belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa anggaran kesehatan seharusnya sebesar 5 persen dari APBN. "Ini malah hanya 2 koma sekian persen saja dari APBN. Ini masih jauh," jelasnya.

Sekadar catatan, Presiden SBY pada rapat kabinet Agustus lalu menganggap bahwa anggaran BPJS itu sudah besar. Sehingga anggaran tersebut harus dialokasikan untuk sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan BPJS Kesehatan ini tidak lain untuk membangun keadilan khususnya untuk kesehatan.

"Saudara yang mampu wajib menjalankan asuransi sesuai kemampuan. Namun, pembayaran premi asuransi bagi masyarakat miskin akan ditanggung negara," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku sampai saat ini masih menghitung besaran angka investasi awal BPJS Kesehatan ini. "Jadi masih dihitung. Sekarang kita masih melihat beberapa angka yang pas," jelasnya.

Yang pasti, Agus menambahkan akan mempertimbangkan sistem Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang sudah ada. Mengingat Jamkesmas dengan iuran Rp 7.000.

Ditambahkan oleh Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, pemerintah kini tengah mempersiapkan semua sarana dan fasilitas menjelang diberlakukannya BPJS Kesehatan 2014.

"Kita siapkan semua sarana jadi supaya rakyat memiliki akses pada upaya preventif, promotif maupun kuratif. Karena itu dengan upaya Puskesmas keliling, rumah sakit bergerak, rumah sakit pratama dan sebagainya ditambah," jelasnya.

Setidaknya masih ada 100.000 tempat tidur yang masih kurang untuk kelas tiga. Selanjutnya, masih kekurangan jumlah dokter gigi mencapai 4000 orang. "Kalau dokter umum sudah oke cuma distribusinya yang masih kurang baik," katanya.

Kemudian menyangkut jumlah peserta program Jamkesmas, Nafsiah menjelaskan dengan dana yang ada sekarang hanya mampu melindungi 63 persen rakyat. Masih ada 37 persen yang belum terlindungi.

"Makanya tadi kita minta tambahan dana kalau bisa. Sehingga pada tahun 2014 kepersertaan sebagian besar sudah tercover," ujarnya.