MRT Tetap Jadi Prioritas

Jakarta, Kompas - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pembangunan mass rapid transit tetap menjadi prioritas dalam upaya penguraian kemacetan di Jakarta. Soal permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tentang pengurangan beban utang, Hatta mengatakan akan duduk bersama.

”DKI Jakarta sebagai ibu kota negara harus dibantu dalam upaya mengurai kemacetan. Transportasi yang terintegrasi sangat penting dan MRT menjadi bagian di dalamnya,” kata Hatta dalam Seminar Infrastructure Outlook 2013 yang diselenggarakan oleh Kompas dan BNI di Jakarta, Selasa (18/12).

Mengenai perkiraan harga tiket MRT yang dinilai mahal, yakni Rp 38.000, Hatta juga mengaku baru mengetahui tarif itu ketika Jokowi memaparkan di hadapannya beberapa waktu lalu. Selama ini, masalah tarif tidak pernah dibicarakan. ”Harga Rp 38.000 itu adalah harga yang berlaku pada 2017. Saat itu pendapatan domestik bruto kita sudah 7.000 dollar AS. Namun, angka Rp 38.000 tetap angka yang sangat mahal,” kata Hatta.

Menurut dia, untuk menghitung tarif MRT yang pas, harus memperhitungkan daya beli kelas menengah bawah. Tarif angkutan umum harus terjangkau oleh kelas menengah bawah karena mereka sangat membutuhkan angkutan umum.

Tol

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak mengatakan, pembangunan enam ruas jalan tol akan tetap dilanjutkan. Dia membantah pembangunan jalan tol ini akan mendorong pertumbuhan kendaraan lebih tinggi lagi.

”Jangan melihat pembangunan jalan akan mendorong pertumbuhan kendaraan pribadi, tetapi melihatnya sebagai pembangunan jalan akan mendorong perjalanan. Ini, kan, sangat positif,” kata Hermanto.

Pembangunan jalan akan membuat kendaraan yang mengangkut logistik juga semakin lancar sehingga kebutuhan logistik di seluruh daerah bisa terpenuhi dengan baik dan tepat waktu.

”Lagi pula pembangunan enam ruas jalan tol ini akan mendedikasikan satu jalur untuk bus rapid transit. Artinya, semua warga Jakarta akan menikmati jalan tol ini,” jelas Hermanto.

Lebih jauh dia menjelaskan, anggaran pembangunan infrastruktur pemerintah sangat terbatas sehingga harus diprioritaskan untuk daerah-daerah yang masih tertinggal pembangunan infrastrukturnya. Sementara untuk kota besar seperti Jakarta diharapkan warganya bisa yang membiayai pembangunan, dengan cara membangun jalan tol.

Ganjil-genap

Secara terpisah, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono menegaskan, kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan dengan metode ganjil-genap pelat nomor tidak bisa menjadi kebijakan yang berdiri sendiri. Langkah itu harus menjadi bagian dari kebijakan terintegrasi.

”Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi ini harus seiring sejalan dengan kebijakan penataan angkutan umum,” kata Bambang, saat menjadi pembicara kunci dalam acara ”Transjakarta, Bike Sharing, dan Greenways untuk Jakarta Berkelanjutan” di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, kemarin siang.

Saat ini, kata Bambang, terdapat 25,8 juta perjalanan orang setiap hari di Jakarta yang terdiri dari 18,8 juta perjalanan di dalam kota dan 7 juta perjalanan komuter. Dari total 25,8 juta perjalanan itu, 19,2 juta di antaranya menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya, kemacetan memang tidak terelakkan.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Perdagangan, Industri, dan Transportasi Sutanto Soehodo menambahkan, rasio jalan di Jakarta sekarang hanya sekitar 6 persen dari total luas wilayah.

”Singapura yang luas wilayahnya hampir sama besar dengan Jakarta tetapi jumlah penduduknya kurang dari separuh di sini, rasio jalannya 12 persen,” katanya.

Namun, Sutanto juga mengakui bahwa kebijakan transportasi publik yang dapat menjawab kebutuhan transportasi warga Jakarta dan sekitarnya memang sering tidak sejalan dengan kebijakan industri otomotif.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta kini berupaya fokus dalam pembangunan transportasi publik, peningkatan infrastruktur jalan, dan menerapkan manajemen lalu lintas.

”Traffic management tidak semata mengatur perjalanan, tetapi juga mengatur manusia. Pemprov akan serius melaksanakannya,” katanya.

Kepala Badan Layanan Umum Transjakarta Busway M Akbar mengatakan, pihaknya siap mendukung program ganjil-genap.

”Januari 2013 akan ada penambahan 102 bus. Total hingga Maret 2013 saat kebijakan ganjil-genap dilaksanakan, armada kami ada sekitar 670 unit,” kata Akbar.

Menurut dia, saat ganjil-genap direalisasikan, otomatis jumlah kendaraan pribadi berkurang sekitar 50 persen.

”Jalanan akan lebih lengang. Perjalanan bus transjakarta lancar sehingga bolak-baliknya juga cepat. Antrean penumpang diharapkan lebih cepat terangkut. Jadi meskipun jumlah armada belum sesuai perhitungan kebutuhan jumlah lonjakan penumpang, kami yakin tetap bisa melayani mereka sebaik-baiknya,” kata Akbar. (NEL/ART/ARN)