Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirut BRI: Perlu Angka Maksimal Hapus Tagih untuk Usaha Kecil

Kompas.com - 12/04/2013, 08:43 WIB
Megandika Wilibrordus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia Sofyan Basir mengusulkan adanya angka maksimal untuk melakukan hapus tagih pada kredit macet usaha kecil dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI dan sejumlah bank milik Badan Usaha Milik Negara, Kamis (11/4/2013) di Gedung DPR.

Sofyan Basir mengharapkan adanya kriteria khusus untuk melakukan pembebasan kredit macet untuk usaha kecil.  "Pada umumnya, kredit (pedagang) memang kecil, yaitu di bawah Rp 500 juta. Dalam kasus kebakaran pasar dan semua habis, diperlukan kriteria khusus karena tidak masuk dalam kriteria bencana dan kriteria Bank Indonesia. Kriteria itu diperlukan sebagai pendukung dalam melakukan hapus tagih," kata Sofyan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis akan mengagendakan pertemuan dengan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat itu, Komisi XI mendengarkan masukan dari Direktur Utama PT  Bank Negara Indonesia (Persero) Gatot Mudiantoro Suwondo, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Maryono, dan Direktur Utama PT Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin untuk menyusun undang-undang pengurusan piutang.

Harry mengatakan, saat ini Komisi XI sedang berusaha menyamakan pandangan dengan pemerintah tentang definisi piutang negara. Mahkamah Konstitusi, lanjut Harry, meniadakan panitia pengurusan piutang negara, tapi bukan meniadakan piutang negaranya. "Mahkamah Konstitusi tidak membuat piutang negara menjadi bukan piutang negara. Itu yang harus diatur oleh undang-undang ini," ujar Harry.

Harry menambahkan, menurut UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, aset BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, aset itu tetaplah kekayaan negara. "Dengan demikian, diperlukan kontrol dari negara. Sikap baik dan prima itu adalah pemeriksaan dan keseimbangan (check and balance). Itulah filosofi dari demokrasi. Kalau seseorang diberi kekuasaan mutlak, maka dia cenderung menggunakan kekuasaannya untuk korupsi. Maka, diperlukan pengawasan. Pola pengawasan itu yang akan kita atur dalam undang-undang pengurusan piutang," kata Harry.

Anggota Komisi XI Arief Budianta mengatakan, penting sekali mendefinisikan apa saja piutang negara. "Bila piutang macet itu didefinisikan sebagai piutang negara dan dikembalikan kepada negara, maka uang itu dapat dikumpulkan kembali, lalu disalurkan kepada rakyat melalui lembaga urusan piutang negara," kata Arief.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nilai Rata-rata Transaksi 'Paylater' di Indonesia Masih di Bawah Rp 500.000

Nilai Rata-rata Transaksi "Paylater" di Indonesia Masih di Bawah Rp 500.000

Whats New
Rupiah Kembali Terkapar, Dollar AS Tembus Rp 16.400

Rupiah Kembali Terkapar, Dollar AS Tembus Rp 16.400

Whats New
Permudah BPR Ajukan Perizinan Kelembagaan, OJK Luncurkan Aplikasi SPRINT

Permudah BPR Ajukan Perizinan Kelembagaan, OJK Luncurkan Aplikasi SPRINT

Whats New
Sepanjang 2023, Aplikasi Investasi Pluang Catat Kenaikan Nilai Transaksi 22 Kali Lipat

Sepanjang 2023, Aplikasi Investasi Pluang Catat Kenaikan Nilai Transaksi 22 Kali Lipat

Whats New
KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

KPPI Mulai Penyelidikan soal Impor Ubin Keramik

Whats New
Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Karier.mu dan Women’s World Banking Luncurkan Modul Kapabilitas Keuangan dan Digital, Bisa Diakses Gratis

Whats New
Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Bersama Mentan Amran, Presiden Jokowi Lakukan Peninjauan Program Pompanisasi di Kotawaringin Timur

Whats New
IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

IHSG Menguat di Akhir Sesi, Rupiah Koreksi

Whats New
Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

Membandingkan Anggaran Makan Siang Gratis Rp 71 Triliun dengan Pembangunan IKN

Whats New
Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

Badan Bank Tanah Targetkan Peningkatan Aset Lahan 23.000 Hektar Tahun Ini

Whats New
Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

Surge dan Arsari Group Sepakati Kerja Sama Penyediaan Akses Internet Masyarakat

Whats New
2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

2 Solusi Lupa PIN ATM BNI, Bisa dari HP Antiribet

Spend Smart
Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

Mandiri Energi, Dusun di Cilacap Ini Andalkan Listrik dari Tenaga Surya

Whats New
Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Kuartal I-2024, Emiten Infrastruktur Telko SUPR Cetak Pertumbuhan Laba Bersih 3,8 Persen

Whats New
Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Menko Airlangga Yakini Kinerja Kemenko Perekonomian pada 2025 Mampu Maksimalkan Transformasi Ekonomi Menyeluruh

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com